Diharapkan adanya fasilitas ini menjadi solusi untuk mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan limbah menjadi sumber energi listrik. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping paling lambat pada 2028.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan perubahan pendekatan. Pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola pengelolaan konvensional, melainkan harus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha.
“Paling lambat 2028, praktik open dumping harus sudah dihentikan. Ini bukan sekadar persoalan kebersihan, tetapi menyangkut lingkungan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, semua daerah harus serius dan bergerak cepat,” ujar Zulkifli Hasan di Medan, Senin (9/11/2026).
PSEL Medan Raya akan dibangun di atas lahan fasilitas inti seluas enam hektare milik Pemerintah Kota Medan. Dari kapasitas pengolahan 1.700 ton per hari, sebanyak 1.300 ton akan dipasok dari Kota Medan dan 400 ton dari Kabupaten Deli Serdang. Kedua wilayah tersebut saat ini menghasilkan timbulan sampah sekitar 2.764 ton per hari.
Komitmen pasokan sampah telah diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada 27 Maret 2026.
Pemerintah tengah mematangkan berbagai persiapan, mulai dari penyiapan lahan, infrastruktur pendukung, armada pengangkutan hingga kepastian pasokan sampah. Peletakan batu pertama pembangunan ditargetkan berlangsung pada Triwulan I 2027.
Meski demikian, Zulkifli mengingatkan bahwa pembangunan PSEL harus diimbangi pengelolaan sampah dari sumbernya. Pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat rumah tangga, desa, dan kelurahan dinilai penting untuk mengurangi beban fasilitas pengolahan sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.