(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menguji penerapan model pelatihan vokasi yang mengintegrasikan pembelajaran di balai pelatihan dengan pengalaman kerja langsung di perusahaan. Inisiatif ini ditujukan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program percontohan tersebut tengah berlangsung di Sumatra Selatan dengan dukungan sejumlah perusahaan besar, di antaranya PT Bukit Asam, Pusri Palembang, dan Pertamina. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dan kebutuhan riil industri.
Dalam Seminar Nasional Teknik Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating (HVACR) di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Yassierli menyampaikan bahwa pendekatan pelatihan hibrid diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih siap menghadapi tuntutan pekerjaan.
Melalui skema tersebut, peserta terlebih dahulu mengikuti pelatihan intensif selama satu hingga dua bulan di balai pelatihan milik pemerintah. Setelah menyelesaikan pembelajaran dasar, mereka memperoleh kesempatan melanjutkan proses belajar dengan menjalani praktik secara langsung di lingkungan industri.
Pembiayaan pelatihan ditanggung pemerintah sehingga peserta dapat mengikuti program dan memperoleh sertifikat kompetensi tanpa dikenai biaya. Selain memberikan bekal keterampilan, pendekatan ini memungkinkan peserta mengenal teknologi, prosedur operasional, serta standar kerja yang berlaku di perusahaan.
Kemnaker menilai bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Lembaga pelatihan tidak dapat berjalan sendiri dalam menentukan materi pembelajaran, melainkan perlu melibatkan industri, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi agar kompetensi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan pasar kerja.
Keterlibatan perusahaan dalam proses pembelajaran juga dinilai memberikan nilai tambah bagi peserta. Melalui pengalaman praktik, calon tenaga kerja dapat memahami penerapan teori dalam situasi kerja sesungguhnya, termasuk penggunaan peralatan, penerapan prosedur keselamatan, dan pemenuhan standar kualitas pekerjaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan *skill mismatch*, yakni kondisi ketika keterampilan yang dimiliki pencari kerja belum sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Ketidaksesuaian kompetensi selama ini menjadi salah satu tantangan dalam mempertemukan lulusan pelatihan dengan peluang kerja yang tersedia.
Selain memperkuat sistem pelatihan berbasis industri, Kemnaker melihat sektor Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigerating (HVACR) sebagai bidang yang berpotensi membutuhkan lebih banyak tenaga terampil. Peningkatan suhu global dan pemanfaatan sistem pendingin di berbagai sektor turut mendorong kebutuhan terhadap teknisi yang memiliki kemampuan khusus.
Perangkat pendingin kini digunakan secara luas, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga fasilitas komersial dan industri. Perkembangan tersebut membuka peluang kerja bagi tenaga profesional yang mampu melakukan perakitan, pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem pendingin secara tepat.
Namun, pekerjaan di bidang HVACR tidak hanya menuntut kemampuan teknis. Teknisi juga perlu memahami prosedur penanganan refrigeran, efisiensi energi, serta langkah-langkah untuk meminimalkan risiko kebocoran bahan pendingin yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
Untuk mendukung penyediaan tenaga kerja terampil, Kemnaker memiliki jaringan 34 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah. Kapasitas pelatihan tersebut didukung oleh 1.627 instruktur kompeten yang berperan dalam memberikan pembelajaran dan meningkatkan keterampilan peserta.
Keberadaan jaringan balai pelatihan dan instruktur tersebut menjadi modal pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Meski demikian, kesesuaian program dengan kebutuhan perusahaan tetap menjadi faktor penting agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata di tempat kerja.
Pengembangan model pelatihan yang terhubung dengan industri diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga memperkuat produktivitas perusahaan dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan pasar, peserta diharapkan memiliki bekal kompetensi yang lebih relevan ketika memasuki dunia kerja.
Kemnaker pun mendorong agar keberhasilan program percontohan di Sumatra Selatan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan pola pelatihan serupa di wilayah lain. Kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, lembaga vokasi, dan dunia usaha diperlukan agar pelatihan tidak sekadar menghasilkan sertifikat, tetapi juga membentuk tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan industri.