(Beritadaerah-Kolom) Ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan ekonomi Indonesia hari ini. Di satu sisi, angka pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan bahwa mesin ekonomi tetap bergerak. Pertumbuhan pada kuartal I tercatat 5,61 persen dan kuartal II 5,29 persen, dengan pertumbuhan semester I sekitar 5,45 persen. Angka tersebut bahkan disebut berada di atas rata-rata pertumbuhan satu dekade terakhir jika periode pandemi dikeluarkan. Namun di sisi lain, muncul cerita yang berbeda dari kehidupan sehari-hari: keluarga mulai mengurangi makan di luar, menunda liburan, mengganti mobil dengan sepeda motor, memilih rumah makan yang lebih murah, bahkan menghitung kembali cicilan yang sebelumnya dianggap biasa.
Dua cerita tersebut sebenarnya tidak bertentangan. Ekonomi nasional bisa tetap tumbuh sementara sebagian masyarakat merasa kondisi ekonominya semakin berat. Sebab, pertumbuhan ekonomi adalah angka agregat, sedangkan kehidupan rumah tangga dirasakan melalui pendapatan yang masuk setiap bulan dan harga yang harus dibayar setiap hari. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan formal lalu memperoleh pekerjaan baru dengan pendapatan lebih rendah, secara statistik ia tetap bekerja. Tingkat pengangguran bahkan dapat turun. Tetapi bagi keluarga tersebut, kemampuan membeli barang dan jasa bisa justru ikut turun. Inilah salah satu alasan mengapa persoalan kelas menengah menjadi sangat penting bagi perjalanan ekonomi Indonesia.
Kelas Menengah Mulai Mengubah Cara Hidup
Fenomena yang belakangan ramai disebut sebagai lifestyle downgrade memperlihatkan perubahan tersebut dengan sangat jelas. Mobil yang dahulu menjadi kendaraan utama keluarga mulai dijual dan diganti sepeda motor. Cicilan kendaraan yang mencapai jutaan rupiah setiap bulan dipangkas menjadi cicilan yang lebih ringan. Kebiasaan makan di restoran, pergi ke pusat perbelanjaan, atau berlibur pada akhir tahun mulai dikurangi karena keluarga ingin memiliki ruang keuangan yang lebih aman.
Keputusan seperti itu tidak selalu berarti seseorang tiba-tiba menjadi miskin. Justru dalam banyak kasus, keputusan tersebut merupakan bentuk rasionalisasi keuangan. Ketika pendapatan menurun sementara biaya pendidikan, rumah, kesehatan, makanan, dan cicilan tidak ikut turun, maka pengeluaran yang paling mudah dikurangi adalah pengeluaran yang sifatnya fleksibel. Liburan dapat ditunda, mobil dapat diganti motor, makan di restoran dapat diganti memasak di rumah, sementara kebutuhan sekolah anak dan pembayaran rumah tetap harus berjalan.
Masalahnya muncul apabila penghematan semacam ini dilakukan secara bersamaan oleh jutaan keluarga. Satu keluarga yang mengurangi makan di restoran mungkin tidak memberikan dampak besar. Tetapi jika jutaan keluarga melakukan hal yang sama, restoran kehilangan pelanggan, pusat perbelanjaan kehilangan pengunjung, perjalanan wisata berkurang, penjualan kendaraan melemah, dan pelaku UMKM yang melayani kebutuhan konsumsi masyarakat ikut merasakan dampaknya. Dengan kata lain, keputusan rumah tangga yang terlihat sangat pribadi dapat berubah menjadi persoalan makroekonomi.
10,6 Juta Orang dan Sinyal yang Perlu Dibaca
Salah satu gambaran paling kuat mengenai tekanan tersebut adalah perubahan jumlah kelas menengah. Dalam materi yang menjadi dasar pembahasan ini, jumlah kelas menengah disebut sekitar 57,3 juta orang pada 2019, kemudian menjadi 46,7 juta pada 2025 berdasarkan data BPS. Selisihnya mencapai sekitar 10,6 juta orang yang turun dari kategori kelas menengah.
Angka itu penting bukan hanya karena menunjukkan perubahan komposisi penduduk. Ia juga membantu menjelaskan mengapa muncul perasaan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan sebagian masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya berada dalam pekerjaan formal kemudian berpindah ke pekerjaan informal. Mereka tetap bekerja, tetap memperoleh pendapatan, dan tetap tercatat sebagai bagian dari angkatan kerja, tetapi pendapatan yang diterima belum tentu sama dengan sebelumnya. Materi tersebut juga menggambarkan fenomena pekerja berpendidikan tinggi yang akhirnya masuk ke pekerjaan informal, termasuk pekerjaan berbasis platform dan berbagai bentuk side hustle.
Di sinilah muncul paradoks yang menarik. Pengangguran dapat berada pada tingkat rendah, tetapi kualitas pekerjaan dan pendapatan tetap menjadi persoalan. Seseorang yang sebelumnya memperoleh gaji tetap setiap bulan mungkin kemudian menjadi pekerja mandiri dengan pendapatan yang lebih tidak pasti. Dari sudut pandang statistik, ia memang masih bekerja. Dari sudut pandang kehidupan rumah tangga, situasinya bisa terasa sangat berbeda.
Ketika Pengeluaran Tetap Terlalu Besar
Tekanan kelas menengah semakin terasa karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga bukan sesuatu yang mudah dipangkas. Biaya rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik, cicilan, dan makanan harus terus dibayar. Ketika pendapatan turun, keluarga tidak mempunyai banyak pilihan selain memangkas konsumsi yang dianggap tidak wajib.
Makanan menjadi salah satu bagian yang sangat penting. Dalam materi pembahasan, disebutkan bahwa sekitar 41,8 persen pengeluaran kelas menengah dialokasikan untuk makanan. Artinya, perubahan harga pangan dapat langsung memengaruhi ruang konsumsi rumah tangga. Jika harga makanan naik, keluarga bukan hanya membayar lebih mahal untuk makan, tetapi juga kehilangan uang yang sebenarnya bisa digunakan untuk membeli pakaian, menikmati hiburan, bepergian, membeli barang elektronik, atau mengonsumsi produk UMKM.
Karena itu, menjaga daya beli bukan sekadar memberikan uang kepada masyarakat. Ada cara lain yang lebih struktural, yaitu memastikan biaya hidup tidak meningkat terlalu cepat sekaligus menciptakan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik. Produktivitas pertanian, stabilitas harga pangan, efisiensi distribusi, dan penciptaan pekerjaan formal akhirnya menjadi bagian dari persoalan daya beli.
Pertumbuhan 8 Persen Tidak Cukup Hanya Mengandalkan APBN
Di tengah kondisi tersebut muncul gagasan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak harus hanya dikejar melalui kebijakan fiskal. Pengeluaran pemerintah memang dapat memberikan dorongan, terutama ketika sektor swasta masih berhati-hati. Dalam pembahasan ekonomi terbaru, pertumbuhan kuartal I disebut ikut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah yang mencapai 21,81 persen secara tahunan, sementara pada kuartal II pertumbuhannya masih tinggi di sekitar 15,97 persen.
Namun, pemerintah tidak mungkin terus-menerus menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Negara dapat memberikan dorongan awal, tetapi ekonomi membutuhkan konsumsi masyarakat, investasi perusahaan, ekspansi industri, perdagangan, serta aktivitas UMKM agar dapat bergerak dengan kekuatan sendiri. Karena itu, gagasan tentang insentif konsumsi bagi kelas menengah menjadi menarik, terutama jika insentif tersebut diarahkan kepada konsumsi yang sekaligus menghidupkan UMKM dan ekonomi kreatif.
Logikanya sederhana. Jika masyarakat kelas menengah kembali memiliki ruang belanja, uang tersebut akan mengalir ke restoran, toko, jasa perjalanan, pusat hiburan, fesyen, kuliner, transportasi, hingga berbagai bisnis kreatif. Di titik itu, konsumsi bukan sekadar aktivitas membeli barang, tetapi menjadi aliran pendapatan bagi pelaku usaha lain. Semakin panjang rantai perputaran uang di dalam negeri, semakin besar pula efek ekonominya.
Dari Insentif Konsumsi ke Investasi Produktif
Tetapi menjaga daya beli tidak berarti masyarakat harus terus didorong untuk berbelanja tanpa batas. Justru tantangannya adalah bagaimana kebijakan konsumsi dapat sekaligus menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif. Karena itu, gagasan mengenai insentif yang diarahkan kepada UMKM dan ekonomi kreatif memiliki dimensi berbeda dibanding sekadar memberikan potongan harga.
Di sisi lain, terdapat pula gagasan menggunakan instrumen nonfiskal untuk mempercepat pembangunan perumahan. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pemanfaatan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pembangunan rumah. Jika dirancang secara tepat, pembiayaan perumahan tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menggerakkan industri semen, baja, keramik, furnitur, konstruksi, transportasi, hingga tenaga kerja.
Artinya, sebuah kebijakan bisa memiliki dua wajah sekaligus. Bagi keluarga, rumah merupakan kebutuhan dasar dan aset jangka panjang. Bagi ekonomi, pembangunan rumah menciptakan permintaan baru yang melibatkan banyak sektor. Inilah jenis kebijakan yang dapat menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi.
Mengapa Daya Beli Menjadi Kunci?
Indonesia tidak kekurangan aktivitas ekonomi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah aktivitas tersebut cukup kuat untuk menciptakan peningkatan pendapatan yang dirasakan luas. Jika masyarakat terus melakukan downgrade, maka pola konsumsi akan berubah. Keluarga akan lebih berhati-hati, pembelian barang bernilai besar ditunda, perjalanan dikurangi, dan uang lebih banyak disimpan sebagai cadangan.
Dalam jangka pendek, perilaku tersebut masuk akal. Setiap keluarga tentu ingin bertahan. Tetapi dalam skala nasional, jika terlalu banyak rumah tangga mengambil langkah yang sama, konsumsi domestik dapat kehilangan momentumnya. Padahal konsumsi merupakan salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, persoalan kelas menengah sesungguhnya bukan hanya persoalan kelas sosial. Ia merupakan persoalan mengenai seberapa kuat mesin konsumsi domestik Indonesia. Ketika kelas menengah merasa aman dengan pekerjaan dan pendapatannya, mereka lebih berani membeli rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, bepergian, makan di luar, menggunakan jasa, dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, ketika mereka merasa berada di tepi jurang keuangan, hampir semua keputusan konsumsi berubah menjadi keputusan bertahan hidup.
Jalan Menuju Pertumbuhan yang Lebih Terasa
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen akhirnya tidak hanya berbicara mengenai bagaimana membuat angka PDB lebih tinggi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan yang lebih baik, menjaga biaya hidup tetap terkendali, memperkuat UMKM, dan membuat kelas menengah kembali memiliki ruang untuk berbelanja secara sehat.
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal sebagai pendorong, tetapi dunia usaha harus ikut memperbesar investasi dan menciptakan lapangan kerja. UMKM perlu naik kelas agar tidak terus berada dalam skala usaha yang sama. Industri perlu diperkuat agar lebih banyak pekerjaan formal dengan produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi tercipta. Sementara itu, kebijakan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan perlu diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Cerita tentang kelas menengah yang menjual mobil, mengganti restoran dengan masakan rumah, membatalkan liburan, atau mencari pekerjaan tambahan sebenarnya merupakan cerita yang jauh lebih besar. Itu adalah sinyal tentang bagaimana masyarakat membaca masa depan ekonominya sendiri. Jika masyarakat merasa masa depan aman, konsumsi akan tumbuh. Jika masyarakat merasa harus bertahan, mereka akan menahan uangnya.
Maka, jalan menuju pertumbuhan 8 persen bukan hanya tentang membuat masyarakat mampu membeli lebih banyak, tetapi membuat mereka cukup yakin untuk kembali membeli. Di antara keduanya terdapat sesuatu yang sangat penting: pekerjaan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat, harga kebutuhan yang terkendali, dan rasa aman terhadap masa depan. Ketika empat hal itu bertemu, daya beli kelas menengah bukan hanya menjadi cermin kesehatan ekonomi Indonesia, tetapi juga salah satu mesin yang dapat menggerakkannya lebih jauh.


