(Berita Daerah-Jakarta) Pemerintah mempercepat pelaksanaan program perumahan nasional melalui optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, pembangunan rumah subsidi, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas karena mencatatkan penyerapan KUR Perumahan tertinggi secara nasional serta menempati posisi kedua dalam realisasi rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian.
“Perumahan ini menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang besar sekali,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip pada Sabtu (4/4/2026).
Menurutnya, aktivitas di sektor perumahan melibatkan berbagai rantai ekonomi, mulai dari toko bahan bangunan, pengembang, kontraktor, hingga tenaga kerja konstruksi.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyiapkan alokasi tambahan rumah subsidi sebanyak 40.000 unit untuk Jawa Tengah pada 2026. Selain itu, kesiapan lahan di wilayah tersebut dinilai menjadi salah satu yang paling maju sehingga mendukung percepatan implementasi program.
“Saya dengar Jawa Tengah adalah provinsi terbesar menyerap KUR perumahan. Terima kasih Pak Gubernur. Ini adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto,” kata Maruarar.
Pemerintah juga mendorong integrasi program BSPS dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penggunaan material lokal guna memperkuat ekonomi daerah.
“Kita juga ada program bedah rumah atau BSPS dengan memanfaatkan UMKM. Gunakan produk lokal supaya UMKM-nya juga maju,” ujarnya.
Di sisi lain, pengembangan hunian vertikal seperti rumah susun mulai diarahkan pada kawasan dengan kepadatan tinggi, termasuk wilayah perkotaan di Jawa Tengah. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada semester II tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program tersebut melalui kolaborasi lintas wilayah.
“Hari ini kami berdiskusi dengan Menteri Ara bersama para bupati. Kami juga mengajukan pembangunan rumah susun di Banyumas dan Jepara,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan, pembangunan juga akan diarahkan pada kawasan padat penduduk guna menjawab kebutuhan hunian masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program perumahan nasional diharapkan tidak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.