(Beritadaerah-Nasional) Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat keterpaduan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas serta kinerja pembangunan di seluruh wilayah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah yang dirangkaikan dengan penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Penghargaan Khusus Tahun 2025 di Jakarta.
Melalui PPD, Bappenas memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul dalam perencanaan dan capaian pembangunan. Penghargaan ini sekaligus menjadi ruang bagi daerah untuk menampilkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, dan selaras antara kebijakan pusat dan daerah, dengan menonjolkan program unggulan masing-masing wilayah.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa kemajuan pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja pembangunan di daerah. Ia menekankan pentingnya terobosan kebijakan, terutama di tengah penataan ulang alokasi anggaran. Menurutnya, efisiensi fiskal tidak semestinya menghambat pelaksanaan program, melainkan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk berinovasi serta memperkuat kolaborasi dalam menjalankan pembangunan.
Pada PPD 2025, kategori pemerintah provinsi menempatkan Jawa Barat sebagai peraih peringkat pertama, disusul DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Untuk kategori pemerintah kabupaten, posisi terbaik diraih Kabupaten Temanggung, diikuti Kabupaten Bantul, Muara Enim, Bandung, dan Sidoarjo. Sementara itu, kategori pemerintah kota menempatkan Kota Depok sebagai yang terdepan, kemudian Kota Magelang, Palu, Malang, dan Yogyakarta. Selain itu, penghargaan khusus diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan sebagai daerah otonom baru dengan progres perencanaan tertinggi, Kabupaten Bone Bolango untuk kategori kabupaten, serta Kota Kupang pada kategori kota.
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas menilai pelaksanaan PPD 2025 berlangsung dalam situasi transisi pemerintahan dan kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah tetap menjadi prioritas bersama. Ke depan, PPD akan terus disempurnakan agar semakin selaras dengan arah kebijakan pemerintah dan kepemimpinan daerah yang baru.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi berbagi pengetahuan mengenai praktik baik pembangunan daerah, menghadirkan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Temanggung, dan Kota Depok sebagai narasumber. Forum ini diharapkan mampu mendorong replikasi praktik terbaik sekaligus memperkuat sinergi antar pelaku pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045.