(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Gizi Nasional mengadakan forum lintas pemangku kepentingan yang melibatkan akademisi, organisasi profesi, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga mitra pembangunan. Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyatukan pandangan mengenai persoalan pangan dan gizi sekaligus merumuskan kebijakan transformasi sistem pangan dan gizi yang dinilai perlu semakin inklusif dan berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa penguatan pembangunan pangan dan gizi dianggap sebagai pilar untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan mandat RPJPN 2025–2045. Ia menilai beragam tantangan seperti perubahan iklim, pergeseran demografi, konflik global, hingga perkembangan teknologi kesehatan menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dalam penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Disebutkan pula bahwa waktu menuju target SDGs 2030 semakin singkat, sementara pencapaian status negara berpendapatan tinggi ditargetkan pada 2041.
Dalam forum tersebut juga diungkapkan bahwa masih terdapat 81 kabupaten/kota yang menghadapi kerawanan pangan, diperparah oleh krisis lingkungan global yang memengaruhi keberlanjutan produksi dan ekosistem pangan. Kondisi Triple Burden of Malnutrition di Indonesia turut menjadi sorotan, merujuk pada temuan Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang mencatat masih tingginya kasus stunting, underweight, wasting, overweight, serta kekurangan zat gizi mikro pada anak sekolah maupun perempuan usia subur.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan penghargaan atas kontribusi para ahli dan lembaga akademik dalam forum tersebut. Ia menilai rekomendasi yang muncul akan memperkuat kebijakan pangan dan gizi yang berorientasi jangka panjang. Diskusi lanjutan melibatkan berbagai pakar, termasuk Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas dan Ketua PASINDO Prof. Eriyatno, Ketua AIPG AIPI Prof. Aman Wiratakusumah, Prof. Rina Agustina dari FK UI, Prof. Hardinsyah dari IPB University, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan M. Siradj Parwito. Para narasumber menyoroti strategi transformasi pangan dari sisi ketersediaan, aksesibilitas, pola konsumsi, serta tata kelola dan kelembagaan.
Sebagai tindak lanjut menuju Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII, forum ini menghasilkan pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII. Tim yang terdiri dari kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi tersebut diharapkan dapat menyusun rekomendasi berbasis bukti yang lebih presisi serta memperbarui konsep dan indikator pembangunan pangan dan gizi agar lebih relevan dengan tantangan terkini.