(Beritadaerah – Kolom) Transisi energi bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan investasi besar yang menentukan arah pembangunan Indonesia beberapa dekade ke depan. Di balik wacana pengurangan emisi, terdapat dinamika finansial yang kompleks—melibatkan negara, lembaga keuangan internasional, investor swasta, dan masyarakat. Semua pihak kini dihadapkan pada pertanyaan besar: bagaimana cara membiayai masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan?
Sejak 2022, Indonesia menjadi sorotan dunia karena berhasil menarik komitmen pendanaan internasional untuk mempercepat peralihan menuju energi rendah karbon. Meski menghadapi perubahan politik global dan restrukturisasi kebijakan di dalam negeri, total komitmen pembiayaan untuk sektor energi bersih terus meningkat. Hingga akhir September 2025, nilai total komitmen telah mencapai lebih dari 21 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu paket pendanaan transisi energi terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, miliaran dolar telah disetujui untuk program dan proyek konkret, sementara puluhan hibah riset dan bantuan teknis siap dijalankan.
Angka ini menunjukkan bahwa dunia tetap percaya pada arah kebijakan energi Indonesia. Terlepas dari perubahan pemerintahan dan dinamika geopolitik, strategi menuju ekonomi hijau terbukti memiliki daya tahan. Keberhasilan mempertahankan kepercayaan donor dan lembaga keuangan global menjadi bukti bahwa Indonesia mampu memadukan agenda pembangunan dengan komitmen lingkungan secara konsisten.
Pendanaan untuk transisi energi Indonesia tidak bersumber dari satu jalur tunggal. Ia dibangun di atas arsitektur finansial yang berlapis, dengan lima kanal utama yang saling melengkapi. Pertama, pinjaman konsesional dari lembaga keuangan pembangunan dan bank pembangunan multilateral dengan bunga rendah dan tenor panjang. Kedua, pinjaman non-konsesional dari unit komersial lembaga pembangunan internasional bagi proyek berisiko tinggi yang membutuhkan fleksibilitas. Ketiga, pinjaman komersial dari bank swasta internasional yang mulai aktif menyalurkan kredit hijau. Keempat, investasi ekuitas dari sektor publik dan swasta yang memperkuat struktur permodalan perusahaan energi terbarukan. Kelima, hibah serta bantuan teknis yang diarahkan untuk riset, studi kelayakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Pendekatan multi-kanal ini memastikan setiap proyek—baik pembangkit tenaga surya skala kecil, efisiensi energi di rumah sakit, hingga konversi PLTU menjadi fasilitas baru—mendapatkan bentuk pendanaan yang sesuai dengan tingkat risiko dan potensi manfaatnya. Dengan cara ini, pendanaan tidak hanya berpindah secara mekanis dari utara ke selatan, tetapi benar-benar membentuk pasar baru bagi investasi energi bersih di Indonesia.
Meski kemajuannya signifikan, tantangan tetap besar. Banyak proyek energi terbarukan di Indonesia yang belum siap secara finansial dan teknis. Beberapa masih kekurangan studi kelayakan yang sesuai standar internasional, atau belum memiliki izin dan jaminan pasar yang kuat. Di sisi lain, investor swasta menghadapi risiko nilai tukar yang tinggi serta ketidakpastian regulasi, terutama terkait tarif listrik dan kebijakan batubara domestik. Struktur pasar listrik yang masih sangat bergantung pada satu offtaker utama juga memperlambat proses komersialisasi proyek baru.
Kendala terbesar lainnya muncul di wilayah terpencil, di mana biaya infrastruktur dan logistik jauh lebih tinggi. Banyak investor enggan masuk tanpa adanya skema penjaminan yang jelas. Karena itu, sejumlah lembaga keuangan internasional bersama pemerintah Indonesia mulai mengembangkan model pembiayaan baru berbasis risk sharing, seperti mekanisme penjaminan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi, serta asuransi penghematan energi (energy-saving insurance). Pendekatan ini memberi perlindungan bagi lembaga keuangan dan mendorong pembiayaan ke sektor yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi.
Pergeseran besar lain terlihat dari pola pendanaan global: dari bantuan hibah menuju investasi berbasis pasar. Fase awal transisi energi banyak mengandalkan dukungan donor, namun kini fokus beralih ke mobilisasi modal swasta. Prinsip dasarnya sederhana: pembangunan berkelanjutan harus mampu menopang dirinya sendiri melalui mekanisme ekonomi yang sehat. Dalam kerangka ini, dana publik berperan sebagai katalis yang menurunkan risiko dan membuka jalan bagi masuknya dana komersial.
Untuk itu, pemerintah memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan strategis. Taksonomi Hijau Indonesia (THI) disusun untuk mengklasifikasi proyek ramah lingkungan agar mendapat prioritas pembiayaan. Bursa karbon nasional diluncurkan guna menciptakan nilai ekonomi atas pengurangan emisi. Berbagai insentif pajak, pembebasan bea masuk, serta skema kemitraan publik-swasta mulai diterapkan di sektor energi bersih dan efisiensi industri. Semua langkah ini mengarah pada tujuan yang sama: menciptakan pasar hijau yang tumbuh karena logika bisnis, bukan sekadar bantuan.
Dalam konteks tersebut, konsep blended finance menjadi tulang punggung. Pendanaan campuran ini menggabungkan sumber publik, donor, dan swasta untuk menurunkan risiko proyek dan meningkatkan kelayakan investasi. Pemerintah atau lembaga pembangunan menanggung sebagian risiko awal, sementara investor swasta masuk setelah proyek menunjukkan prospek yang jelas. Pendekatan ini telah mulai diterapkan di berbagai proyek transisi energi, seperti program pensiun dini pembangkit batubara dan penggantiannya dengan energi terbarukan. Skema semacam ini memungkinkan lembaga internasional memberikan pinjaman lunak untuk membeli aset beremisi tinggi, sementara investor swasta menyediakan modal baru untuk membangun pembangkit hijau.
Pendanaan yang berhasil bukan hanya tentang menyalurkan uang, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Transisi energi yang adil menuntut agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh investor dan pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat di sekitar proyek. Oleh karena itu, sebagian besar bantuan teknis dan hibah internasional kini diarahkan untuk program pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, serta diversifikasi usaha di daerah yang terdampak pengurangan batubara. Transisi yang hanya hijau secara teknologi, tetapi tidak berkeadilan secara sosial, pada akhirnya tidak akan bertahan lama.
Menjelang 2030, Indonesia akan menghadapi dua ujian utama dalam aspek finansial transisi energi. Yang pertama adalah kemampuan menyerap dana—seberapa cepat dan efektif pemerintah serta lembaga nasional dapat mengubah komitmen internasional menjadi proyek nyata di lapangan. Yang kedua adalah konsistensi kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan bahwa subsidi energi, pajak karbon, dan insentif investasi benar-benar mendukung dekarbonisasi, bukan sebaliknya.
Meski begitu, peluang juga semakin besar. Biaya teknologi energi terbarukan terus menurun, terutama pada panel surya dan penyimpanan baterai. Minat bank internasional terhadap pembiayaan hijau meningkat pesat, sementara perusahaan multinasional semakin menuntut rantai pasok yang rendah karbon. Tekanan ini justru membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pusat investasi hijau di kawasan Asia Tenggara. Dengan sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, dan posisi geopolitik strategis, Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.
Pendanaan transisi energi di Indonesia menunjukkan satu hal mendasar: bahwa isu lingkungan kini telah menjadi urusan ekonomi dan politik keuangan. Di balik setiap kilowatt energi bersih, terdapat negosiasi antara risiko dan imbal hasil, antara kepentingan global dan kedaulatan nasional. Kemajuan tiga tahun terakhir memperlihatkan bahwa arsitektur pembiayaan Indonesia semakin matang, inklusif, dan transparan. Tantangan terbesar ke depan bukan lagi mencari dana, tetapi memastikan setiap dolar yang masuk benar-benar menghasilkan perubahan—baik bagi iklim, bagi industri, maupun bagi kehidupan masyarakat.