(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis guna menahan gejolak harga beras. Upaya ini difokuskan pada 214 kabupaten yang tercatat mengalami kenaikan harga melampaui batas eceran tertinggi.
Ia menekankan bahwa intervensi pasar akan lebih digencarkan, terutama melalui distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan 10 kilogram per keluarga. Menurut Tito, kebijakan tersebut telah terbukti menekan harga di sejumlah daerah, tercermin dari semakin banyaknya kabupaten/kota yang melaporkan tren penurunan harga.
Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, menilai langkah tersebut tepat sebagai upaya taktis untuk mencegah kerawanan pangan. Ia mengingatkan bahwa kebutuhan pokok seperti beras harus selalu terjamin ketersediaannya, dan pemerintah berkewajiban penuh untuk mengamankannya.
Meski demikian, Jimmy menilai stabilisasi harga beras dalam jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah perlu menyusun strategi lebih menyeluruh, mulai dari peningkatan produksi petani melalui penyediaan bibit dan pupuk, pemerataan distribusi, hingga mitigasi risiko bencana yang berpotensi mengganggu pasokan pangan. Kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, disebut menjadi kunci keberhasilan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga beras masih mengalami kenaikan di ratusan daerah pada Agustus 2025. Namun, inflasi beras bulan itu mulai melandai, hanya 0,73 persen secara bulanan, lebih rendah dibandingkan Juli. Kondisi ini ikut meredam tekanan terhadap inflasi umum, meski sebagian besar wilayah di luar Jawa masih melaporkan harga beras di atas acuan pemerintah.