(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan harus berfokus pada tiga elemen penting: mutu, pemerataan akses, dan kesesuaian dengan kebutuhan masa kini dan masa depan.
Pernyataan itu ia sampaikan saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 serta peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden di SD Negeri Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).
Menurut Pratikno, sistem pendidikan Indonesia harus memberikan layanan yang unggul, menjangkau semua kalangan tanpa diskriminasi, serta mampu menjawab perubahan sosial dan kemajuan teknologi.
“Pertama, pendidikan harus bermutu. Kedua, aksesnya harus makin merata dan terjangkau, baik dari sisi geografis maupun sosial ekonomi. Ketiga, harus relevan dengan tantangan pembangunan saat ini dan ke depan,” ujar Pratikno dalam siaran resmi yang diterima InfoPublik, Minggu (4/5/2025).
Ia mengingatkan bahwa transformasi pendidikan tidak boleh mengabaikan kelompok manapun. Semua anak bangsa, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Di tengah arus cepat digitalisasi, disrupsi teknologi, dan kemajuan kecerdasan buatan (AI), Pratikno mengingatkan pentingnya membekali masyarakat dengan kecakapan literasi digital.
“Semua warga negara, bukan hanya pelajar, harus jadi pengguna AI yang cerdas—mampu berpikir kritis dan memverifikasi informasi yang mereka terima dari teknologi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa generasi masa depan Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna AI, tetapi juga harus didorong untuk menjadi pencipta teknologi dan wirausaha digital berbasis AI—yang disebutnya sebagai AI Preneur.
Untuk itu, dunia pendidikan dituntut untuk menanamkan kemampuan berhitung (numerasi), pemrograman (coding), serta jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sejak dini.
“Kalau kita ingin industri kecerdasan buatan Indonesia tumbuh mandiri, maka data yang digunakan harus mencerminkan realitas Indonesia, dan algoritmanya pun harus selaras dengan kepentingan pembangunan nasional,” pungkas Pratikno.