(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan** telah melakukan **6.187 penindakan** terhadap berbagai komoditas dalam periode **100 hari kerja Kabinet Merah Putih**, mulai Oktober 2024 hingga Januari 2025. Langkah ini berhasil mencegah potensi kerugian negara hingga **Rp820 miliar** dari nilai barang sitaan sebesar **Rp4,06 triliun**.
“Sepanjang 100 hari pertama pemerintahan, kami terus memperkuat pengawasan. Nilai barang yang berhasil dicegah dari peredaran ilegal mencapai Rp4,06 triliun, dengan potensi kerugian negara yang dapat dicegah mencapai Rp820 miliar,” ujar Menkeu dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (5/2).
**Ribuan Penindakan, Barang Sitaan Miliaran Rupiah**
Dari **6.187 kasus penindakan**, sebanyak **2.657 kasus** telah ditetapkan sebagai **Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN)**, **569 kasus** dilimpahkan ke instansi lain, **120 kasus** diselesaikan melalui **ultimum remidium**, dan **2.841 kasus** lainnya masih dalam proses penelitian atau penyidikan.
Penindakan ini mayoritas dilakukan di:
✅ **Pelabuhan (49%)**
✅ **Bandara (15%)**
✅ **Pesisir (10%)**
✅ **Jalan raya dan kawasan berikat (26%)**
Berbagai komoditas yang menjadi sasaran utama dalam pengawasan **impor ilegal** adalah **rokok, minuman keras, tekstil dan produk tekstil, elektronik, serta kosmetik**. Sementara itu, untuk **ekspor ilegal**, **benih lobster (baby lobster), pasir timah, dan rotan** menjadi komoditas yang paling banyak diamankan.
**Strategi Pengawasan: Teknologi dan Sinergi Penegakan Hukum**
Menkeu menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan dan cukai terus diperkuat dengan strategi yang adaptif dan berbasis teknologi. DJBC menerapkan **empat strategi utama** untuk mengoptimalkan pengawasan:
1️⃣ **Penguatan pelayanan dan pengawasan** – Meningkatkan efektivitas pemantauan terhadap arus barang masuk dan keluar.
2️⃣ **Peningkatan operasi pengawasan** – Intensifikasi patroli dan penindakan di berbagai jalur perdagangan.
3️⃣ **Sinergi dengan aparat penegak hukum** – Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menindak penyelundupan.
4️⃣ **Optimalisasi pemindai kontainer di pelabuhan utama** – Teknologi pemindai di **Pelabuhan Tanjung Priok** telah mempercepat proses **customs clearance dari 0,55 jam menjadi 0,49 jam**, serta meningkatkan transparansi isi kontainer hingga **100 persen**.
“Kami akan terus memperbaiki layanan sekaligus meningkatkan pengawasan. Kami juga bekerja sama dengan berbagai kementerian dan aparat penegak hukum agar praktik penyelundupan bisa diberantas secara sistematis,” tegas Menkeu.
**Dukung Ekosistem Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing**
Menkeu menambahkan bahwa upaya DJBC dalam mengatasi perdagangan ilegal tidak hanya bertujuan melindungi penerimaan negara, tetapi juga menjaga ekosistem usaha yang sehat dan kompetitif.
“Kita semua harus bersinergi untuk memberantas penyelundupan yang mengancam perekonomian nasional dan merugikan industri dalam negeri. Kami berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam untuk mencegah **unfair competition** dan **unfair action** yang merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi,” ujar Menkeu.
Selama **100 hari kerja Kabinet Merah Putih**, pemerintah terus berupaya menekan perdagangan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Dengan langkah-langkah tegas dan strategi berbasis teknologi, pengawasan kepabeanan dan cukai semakin diperkuat guna menjaga kepatuhan usaha serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri.