(Beritadaerah-Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa tingkat inflasi Indonesia per Maret 2025 masih dalam batas aman dan sesuai dengan target nasional.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year-on-year) bulan Maret 2025 tercatat sebesar 1,03 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) mencapai 1,65 persen dibandingkan Februari 2025.
Pernyataan ini disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, yang sekaligus dirangkaikan dengan pembahasan agenda Sekolah Rakyat. Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (21/4/2025).
“Angka inflasi kita masih dalam kisaran sasaran, yaitu 2,5 persen plus-minus 1 persen. Artinya, inflasi di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen masih tergolong sehat. Saat ini, 1,03 persen bisa dibilang menguntungkan konsumen,” ujar Tito dalam keterangan resminya.
Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa inflasi rendah bisa menjadi tantangan bagi produsen, seperti petani dan nelayan. Ia menyoroti kondisi kelebihan pasokan (oversupply) pada komoditas seperti beras dan jagung, yang bisa berdampak pada harga jual di tingkat petani.
Untuk itu, pemerintah melalui Bulog menetapkan harga pembelian gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg. “Langkah ini bisa memberikan kepastian dan harapan bagi petani, asal diterapkan secara merata dan konsisten,” kata Tito.
Tito juga mengungkapkan bahwa secara global, Indonesia menempati posisi ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah. Di kelompok negara G20, Indonesia berada di urutan ke-5 dari 24 negara. Sementara itu, di kawasan ASEAN, Indonesia juga berada di posisi ke-5 dari 11 negara.
Meski gambaran nasional cukup positif, ia mengingatkan masih adanya daerah-daerah yang mengalami tekanan inflasi tinggi. Misalnya, Papua Pegunungan mencatat inflasi 8,05 persen, Papua Tengah 3,70 persen, dan Maluku 3,54 persen.
“Kalau inflasi sudah menyentuh lebih dari 3,5 persen, itu mulai dirasakan berat oleh masyarakat. Apalagi kalau pelaku usahanya berasal dari luar daerah, keuntungan ekonomi malah tidak dinikmati oleh warga setempat,” jelasnya.
Tito meminta jajaran Kemendagri turun langsung melakukan koordinasi, khususnya ke daerah-daerah yang mencatat inflasi tinggi. Ia mencontohkan Papua Pegunungan yang baru saja dilantik gubernur barunya, John Tabo, beberapa hari sebelumnya.
“Perlu segera dilakukan rapat lintas pihak agar penanganannya cepat dan tepat,” tegas Tito.
Rakor ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Deputi II KSP Edy Priyono, serta Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy.