(Beritadaerah-Bandung) Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat di tengah tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Jawa Barat, terutama tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan sejumlah industri manufaktur. Berbagai strategi disiapkan, mulai dari mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif hingga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai persoalan ketenagakerjaan di Jawa Barat memerlukan perhatian serius. Tingginya angka PHK menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
“Jabar itu PHK tertinggi se-Indonesia. Karena memang banyak sekali industri manufacturing yang tutup,” ujar Farhan pada Kamis (15/10).
Di tengah kondisi tersebut, Farhan melihat pertumbuhan sektor informal, termasuk pekerjaan berbasis digital atau gig worker, sebagai peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perkembangan sektor informal tidak boleh mengurangi perhatian terhadap penyediaan pekerjaan formal yang menawarkan kualitas kerja dan kepastian bagi tenaga kerja.
“Bukan berarti kita tenang karena untuk kualitas lapangan pekerjaan tetap harus yang formal,” katanya.
Menurut Farhan, salah satu langkah penting untuk memperluas lapangan kerja formal adalah menciptakan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha maupun investor. Iklim investasi yang baik diharapkan mampu menarik penanaman modal baru di Kota Bandung dan wilayah Jawa Barat, sekaligus mendorong pertumbuhan industri serta membuka lebih banyak kesempatan kerja.
“Dengan kemudahan berusaha dan ada kepastian hukum, maka investor diharapkan dapat menanam investasi di Kota Bandung dan Jawa Barat sehingga memberi lapangan pekerjaan yang luas,” ujarnya.
Selain memperkuat iklim investasi, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian pada kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang. Pendidikan dan pelatihan dinilai perlu membekali lulusan tidak hanya dengan kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan tambahan, termasuk soft skills. Dengan demikian, tenaga kerja diharapkan memiliki daya saing dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar kerja.
Pemkot Bandung turut membuka peluang kerja sama internasional untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja di luar negeri. Salah satu upaya yang dijajaki adalah kolaborasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), termasuk kemungkinan memanfaatkan skema kerja sama sister city dengan Hamamatsu, Jepang.
Melalui kerja sama tersebut, peluang penempatan tenaga kerja asal Bandung di Jepang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kementerian terkait diharapkan dapat mendukung pelatihan yang diperlukan, sementara Pemkot Bandung berperan dalam mempersiapkan SDM agar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja internasional.
“Ini peluang-peluang yang kita buka terus, plus tentunya adalah job fair yang tidak hanya offline tapi juga online,” kata Farhan.
Penyelenggaraan bursa kerja secara langsung maupun daring menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Upaya ini juga diharapkan memperluas jangkauan informasi lowongan pekerjaan sehingga dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.
Berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemkot Bandung untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperkuat daya saing masyarakat. Melalui sinergi antara investasi, kepastian hukum, pendidikan, pelatihan, dan kerja sama internasional, pemerintah daerah berharap semakin banyak peluang kerja yang tercipta, baik di tingkat nasional maupun internasional.