(Beritadaerah-Jakarta) Pembangunan sistem transportasi yang menyatu antarmoda dan antarwilayah dinilai sebagai langkah strategis dalam menekan beban logistik nasional dan mengurangi ketergantungan pada moda transportasi darat. Dalam konferensi perkeretaapian tingkat nasional yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (29/7), Kementerian Perhubungan menegaskan pentingnya penguatan integrasi transportasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Risal Wasal menyampaikan bahwa berbagai tantangan transportasi saat ini tak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur baru. Ia menekankan perlunya pendekatan sistemik yang menghubungkan berbagai moda, wilayah, dan layanan secara menyeluruh.
Dalam pemaparannya, Risal menggarisbawahi bahwa tingginya jumlah kendaraan pribadi—yang kini mencapai lebih dari 160 juta unit—telah memperparah kemacetan serta mendorong peningkatan emisi karbon, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek. Di kawasan ini saja, emisi karbon dari transportasi menyumbang sekitar 79 persen dari total emisi harian.
Tingginya biaya logistik yang masih berada di kisaran 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi sorotan. Hal ini dinilai melemahkan daya saing Indonesia dibandingkan negara tetangga di ASEAN. Sebagai perbandingan, indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia masih berada pada skor 3,0, tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ditjen Intram menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi yang terintegrasi secara digital maupun fisik. Risal mencontohkan keberhasilan kawasan Dukuh Atas dan Stasiun Halim, yang telah menggabungkan berbagai moda seperti kereta cepat, LRT, bus, taksi daring, dan jalur pedestrian. Selain mempermudah mobilitas, integrasi ini terbukti turut mendorong pertumbuhan nilai ekonomi kawasan.
Dalam peta jalan (roadmap) 2025–2029 yang telah disusun, Kemenhub juga merancang pengembangan simpul-simpul transportasi nasional serta mendorong pengaplikasian konsep Mobility as a Service (MaaS), yakni sistem digital yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu platform layanan.
Risal menegaskan, mewujudkan sistem transportasi nasional yang efisien dan terhubung tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, operator, dunia usaha, dan masyarakat, untuk membangun ekosistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi semua kalangan.