(Beritadaerah-Nasional) Ketimpangan pembangunan kembali terlihat jelas dalam sektor berbasis hutan Indonesia. Data Direktori Perusahaan Kehutanan 2025 menunjukkan jurang perbedaan yang mencolok antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari total 660 perusahaan berbasis hutan di seluruh negeri, hanya 109 perusahaan yang berada di wilayah timur, sementara 551 perusahaan terkonsentrasi di wilayah barat.
Perbedaan ini bukan sekadar angka. Ia menggambarkan realitas pembangunan yang belum merata dari sisi investasi, industri, infrastruktur, hingga kesempatan kerja. KBI yang mencakup Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali sejak lama menjadi pusat industri kehutanan dan hutan tanaman karena infrastruktur lebih maju dan akses pasar lebih mudah. Sementara itu, KTI — yang meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua — masih memiliki hambatan logistik, keterbatasan fasilitas industri, serta tantangan geografis yang besar.
Para pengamat menilai bahwa dominasi KBI bukan hanya karena sejarah panjang industri, tetapi juga karena kapasitas perusahaan besar dalam berinvestasi pada infrastruktur, teknologi, dan proses sertifikasi. Sebaliknya, KTI menghadapi sejumlah tantangan seperti akses terbatas, biaya logistik tinggi, serta tingkat pendidikan dan teknologi yang lebih rendah di banyak daerah terpencil.
Padahal, KTI memiliki potensi yang luar biasa besar. Papua, Maluku, dan Sulawesi menyimpan hutan primer, keanekaragaman hayati tinggi, serta potensi ekonomi hijau yang dapat menjadi modal besar dalam pasar karbon global. Banyak analis berpendapat bahwa jika pemerintah mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, memberikan insentif investasi, dan memperkuat tata kelola kawasan, KTI dapat menjadi pemain baru dalam ekonomi berbasis alam.
Meski jumlah perusahaannya kecil, wilayah timur memegang peran ekologis yang tidak dapat digantikan. Hutan natural Papua, misalnya, menjadi salah satu penyerap karbon terbesar di Indonesia dan menawarkan peluang besar untuk proyek karbon berskala internasional. Namun tanpa investasi industri yang memadai, potensi tersebut belum sepenuhnya diubah menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat lokal maupun negara.
Pemerintah selama beberapa tahun terakhir mendorong program perhutanan sosial dan investasi hijau di wilayah timur. Namun para ahli menilai bahwa upaya tersebut masih belum cukup untuk mengimbangi dominasi KBI yang infrastrukturnya jauh lebih matang. Tantangan seperti akses jalan, pelabuhan, jaringan listrik, hingga ketersediaan tenaga terampil masih menjadi hambatan besar bagi perusahaan yang ingin membuka operasi di KTI.
Ketimpangan ini juga menciptakan perbedaan dalam kesempatan kerja. Dengan 551 perusahaan berada di KBI, lapangan kerja di sektor berbasis hutan terkonsentrasi di wilayah tersebut. KTI, yang sebenarnya memiliki potensi lingkungan lebih besar, tertinggal dalam hal penciptaan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat dalam industri yang bernilai tinggi.
Meski begitu, para analis tetap optimistis. Dengan meningkatnya minat global terhadap ekonomi hijau, pasar karbon, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan, wilayah timur justru memiliki peluang paling cerah jika transformasi kebijakan berhasil dilakukan. Papua dan Maluku dapat menjadi pusat industri karbon dan konservasi masa depan, sementara Sulawesi memiliki peluang untuk mengembangkan hutan tanaman energi atau biomassa.
Ketika dunia bergerak menuju bahan baku hijau dan pembangunan rendah emisi, perhatian terhadap kawasan timur Indonesia semakin besar. Pertanyaannya hanya satu: apakah investasi dan kebijakan dapat menyusul potensi besar yang sudah lama ada?