(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran tidak akan membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun mengekspresikan diri melalui akun media sosial pribadi. Pengaturan yang tengah disiapkan lebih difokuskan pada penyelenggara platform digital dan aktivitas penyiaran yang memenuhi kriteria tertentu, dengan mempertimbangkan skala operasional, karakteristik layanan, serta tanggung jawab pihak yang menjalankannya.<\/p>\n
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, dalam agenda penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin (9\/11\/2026).<\/p>\n
Angga menjelaskan, penyusunan DIM merupakan bagian dari persiapan pemerintah untuk membangun sistem pengaturan penyiaran yang mampu mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi. Regulasi penyiaran yang berlaku saat ini dianggap perlu diperbarui karena disusun pada masa ketika media sosial dan platform berbagi video belum berkembang pesat seperti sekarang.<\/p>\n
Perubahan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi melalui televisi dan radio, kini setiap orang memiliki kesempatan untuk memproduksi sekaligus menyebarkan konten kepada publik melalui berbagai layanan digital.<\/p>\n
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa menghilangkan hak warga negara untuk berekspresi. Kehadiran negara dalam pengaturan penyiaran digital diarahkan untuk melindungi kepentingan publik, bukan membatasi kebebasan masyarakat.<\/p>\n
Angga menyebutkan bahwa terdapat tiga landasan utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam merancang aturan baru penyiaran digital. Prinsip pertama adalah menjaga kebebasan berekspresi masyarakat agar tetap terlindungi dalam perkembangan ekosistem digital.<\/p>\n
Ia menegaskan bahwa penggunaan akun media sosial pribadi, pembuatan vlog keluarga, aktivitas kreator konten, hingga promosi produk oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak serta-merta dianggap sebagai kegiatan penyiaran yang mengharuskan pemiliknya mengantongi izin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<\/p>\n
Aktivitas tersebut tetap menjadi bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah menekankan bahwa objek utama pengaturan bukan seluruh pengguna media sosial, melainkan pihak yang menjalankan layanan dan kegiatan penyiaran digital sesuai kriteria yang ditentukan.<\/p>\n
Pengawasan terhadap platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram tetap mengacu pada ketentuan penyelenggara sistem elektronik yang berada dalam kewenangan Kemkomdigi. Pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<\/p>\n
Adapun layanan dan aktivitas digital yang memiliki karakteristik sebagai penyiaran akan diatur secara proporsional melalui RUU Penyiaran. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin membedakan aktivitas pengguna biasa dengan kegiatan penyiaran yang dijalankan secara profesional dan memiliki tanggung jawab kepada publik.<\/p>\n
Sebagai gambaran, Angga menjelaskan bahwa kanal digital yang mempunyai struktur organisasi redaksi, jadwal siaran teratur, jumlah penonton yang besar, serta sistem monetisasi profesional memiliki karakteristik berbeda dengan akun pribadi. Kegiatan semacam ini dinilai perlu mengikuti standar isi siaran agar kewajiban dan tanggung jawabnya seimbang dengan lembaga penyiaran konvensional.<\/p>\n
Prinsip kedua yang menjadi perhatian pemerintah adalah memperkuat perlindungan anak ketika menggunakan layanan digital. Pemerintah melihat masih terdapat perbedaan dalam penerapan pembatasan konten antara media penyiaran konvensional dan platform digital.<\/p>\n
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penyebaran iklan produk rokok. Pada televisi, penayangan iklan tersebut telah memiliki pembatasan waktu tertentu. Namun, konten serupa masih berpotensi ditemukan secara lebih bebas melalui sejumlah platform digital.<\/p>\n
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong penyelenggara platform meningkatkan sistem perlindungan pengguna anak. Beberapa langkah yang menjadi perhatian meliputi pembatasan akses berdasarkan kelompok usia atau age-gating, penerapan verifikasi umur, serta peningkatan keterbukaan mengenai cara kerja algoritma dalam merekomendasikan konten.<\/p>\n
Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap sistem rekomendasi otomatis seperti For You Page (FYP) yang digunakan berbagai platform media sosial. Sistem tersebut diharapkan tidak membuat anak-anak mudah terpapar materi yang berbahaya, tidak sesuai usia, atau berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mereka.<\/p>\n
Angga menilai perkembangan teknologi harus diimbangi dengan tanggung jawab penyelenggaranya. Pemerintah tidak bermaksud menghambat inovasi digital, tetapi ingin memastikan seluruh teknologi dan layanan yang beroperasi di Indonesia memperhatikan perlindungan masyarakat serta mematuhi peraturan nasional.<\/p>\n
Prinsip ketiga adalah menciptakan iklim persaingan yang lebih seimbang antara industri penyiaran konvensional dan pelaku penyiaran digital profesional. Selama ini, stasiun televisi dan radio memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, mulai dari kepatuhan terhadap regulasi, pembayaran pajak, penyediaan lapangan kerja, hingga penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).<\/p>\n
Pemerintah memandang penyelenggara penyiaran digital yang menjalankan kegiatan secara profesional juga perlu memiliki standar tanggung jawab yang sebanding. Dengan demikian, persaingan industri dapat berlangsung lebih sehat dan tidak menempatkan lembaga penyiaran konvensional dalam posisi yang kurang menguntungkan akibat perbedaan kewajiban regulasi.<\/p>\n
Meski demikian, pemerintah tetap ingin menjaga agar ruang digital terbuka bagi kreator baru dan pelaku UMKM. Mereka diharapkan tetap memiliki kesempatan untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana mengembangkan kreativitas, memperluas pemasaran, serta membangun usaha tanpa dibebani ketentuan yang tidak sesuai dengan karakteristik aktivitasnya.<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut, Angga turut menyampaikan penghargaan kepada berbagai kementerian dan lembaga yang telah berkontribusi dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum.<\/p>\n
Ia menjelaskan bahwa penandatanganan DIM merupakan tahap penting dalam proses penyusunan regulasi, tetapi belum menandakan bahwa seluruh pembahasan mengenai RUU Penyiaran telah mencapai kesepakatan akhir. Dokumen tersebut menjadi rumusan sikap dan masukan resmi pemerintah yang selanjutnya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).<\/p>\n
Setelah penandatanganan, pemerintah akan menyampaikan dokumen DIM kepada Presiden untuk kemudian diteruskan kepada DPR RI pada Selasa (10\/11\/2026). Melalui pembahasan lanjutan tersebut, pemerintah berharap dapat menghasilkan aturan penyiaran yang mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga kebebasan berekspresi, serta menciptakan persaingan yang sehat dan berkelanjutan bagi industri penyiaran nasional.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah memastikan revisi Undang-Undang Penyiaran tidak akan membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun mengekspresikan diri melalui akun media sosial pribadi. Pengaturan yang tengah disiapkan lebih difokuskan pada penyelenggara platform digital dan aktivitas penyiaran yang memenuhi kriteria tertentu, dengan mempertimbangkan skala operasional, karakteristik layanan, serta tanggung jawab pihak yang menjalankannya. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, dalam agenda penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":378613,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n