(Beritadaerah-Jakarta) Kebijakan penempatan sejumlah manajer Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di luar daerah asal sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang mendapatkan lokasi kerja cukup jauh dari tempat tinggal dan keluarga. Pemerintah memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah yang pembangunan koperasinya telah lebih dahulu selesai.<\/p>\n
Kepastian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29\/9\/2026). Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah menteri teknis, Wakil Panglima TNI AD, serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.<\/p>\n
Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta para manajer yang memperoleh penempatan di luar daerah agar tidak langsung mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Pemerintah menyatakan penugasan tersebut merupakan tahap transisi sembari menunggu penyelesaian pembangunan fasilitas KDKMP di berbagai wilayah.<\/p>\n
Setelah infrastruktur koperasi di daerah asal masing-masing manajer selesai dibangun, pemerintah akan melakukan penyesuaian penempatan secara bertahap. Dengan demikian, para manajer tetap memiliki peluang untuk kembali bekerja di wilayah domisilinya.<\/p>\n
Kementerian Koperasi bersama PT Agrinas Pangan Nusantara juga memastikan status para manajer tetap dipertahankan selama masa penantian tersebut. Mereka tidak akan didiskualifikasi hanya karena lokasi koperasi di daerah asal belum siap digunakan. Pemerintah akan mencari solusi agar penempatan sementara tetap berjalan tanpa menghilangkan hak dan status kerja para manajer.<\/p>\n
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga memahami adanya kekhawatiran dari para manajer yang harus bekerja jauh dari keluarga. Pemerintah meminta mereka mempertimbangkan untuk menerima penempatan awal agar status dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun tetap terjaga.<\/p>\n
Menurut pemerintah, penempatan awal tersebut tidak serta-merta menjadi lokasi kerja permanen. Ketika pembangunan koperasi di wilayah yang lebih dekat dengan domisili masing-masing telah rampung, lokasi penugasan dapat disesuaikan. Dengan mekanisme tersebut, status kerja para manajer tetap berjalan dan tidak gugur hanya karena adanya perbedaan lokasi penempatan pada tahap awal.<\/p>\n
Kebijakan penempatan lintas daerah ini sekaligus menjadi bagian dari percepatan operasional KDKMP. Pemerintah membutuhkan tenaga pengelola di lokasi yang fasilitas koperasinya sudah tersedia agar kegiatan koperasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat desa maupun kelurahan.<\/p>\n
Mulai 1 Oktober 2026, para manajer KDKMP menjalankan peran penting dalam mendukung penyaluran subsidi pemerintah serta membuka akses pembiayaan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, mereka akan berhubungan dengan sejumlah perusahaan dan lembaga besar milik negara, termasuk Bulog, Pupuk Indonesia, serta perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).<\/p>\n
Besarnya tanggung jawab tersebut juga diikuti dengan skema penghasilan yang telah disiapkan pemerintah. Para manajer KDKMP akan memperoleh pendapatan bulanan sekitar Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. Nilai tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan standar upah minimum di masing-masing daerah.<\/p>\n
Dengan adanya jaminan tersebut, pemerintah berharap para manajer tetap menjalankan tugasnya meskipun harus menjalani penempatan di luar daerah pada tahap awal. Penugasan lintas wilayah diposisikan sebagai langkah sementara untuk memastikan operasional KDKMP dapat segera berlangsung, sekaligus mendukung pemerataan aktivitas ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.<\/p>\n
Pemerintah juga menegaskan bahwa pembangunan fasilitas KDKMP yang masih berlangsung menjadi dasar dilakukannya penyesuaian penempatan. Setelah sarana di wilayah asal tersedia, para manajer akan secara bertahap diarahkan kembali sesuai kebutuhan dan domisili masing-masing.<\/p>\n
Dengan pola tersebut, penempatan lintas daerah tidak dimaksudkan untuk mengubah status kerja para manajer secara permanen, melainkan menjadi bagian dari proses transisi sampai seluruh jaringan KDKMP dapat beroperasi secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Jakarta) Kebijakan penempatan sejumlah manajer Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di luar daerah asal sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang mendapatkan lokasi kerja cukup jauh dari tempat tinggal dan keluarga. Pemerintah memastikan kondisi tersebut hanya bersifat sementara sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di daerah yang pembangunan koperasinya telah lebih dahulu selesai. Kepastian tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (29\/9\/2026). Pertemuan itu […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":377851,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n