(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 diteruskan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026.<\/p>\n
Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR yang membahas Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2027 di Jakarta, Kamis (24\/9). Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung hadir dalam agenda tersebut mewakili pemerintah.<\/p>\n
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi landasan penyusunan APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,0 persen, sedangkan tingkat inflasi dipatok 2,5 persen.<\/p>\n
Nilai tukar rupiah dalam asumsi makro tersebut ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun disepakati sebesar 6,9 persen.<\/p>\n
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar 75 dolar AS per barel. Target lifting minyak bumi mencapai 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi ditetapkan sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.<\/p>\n
Dari sisi fiskal, pendapatan negara dalam APBN 2027 disepakati mencapai Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.106,2 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).<\/p>\n
Selain itu, keseimbangan primer ditargetkan berada pada posisi Rp20,8 triliun, sementara pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,1 triliun.<\/p>\n
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pada 2027 tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga ketahanan fiskal. Pemerintah merancang kebijakan tersebut agar bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur.<\/p>\n
Menurut Suahasil, pemerintah akan menjaga defisit APBN pada level 2,40 persen terhadap PDB. APBN juga akan tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.<\/p>\n
Pembahasan RAPBN 2027 berlangsung ketika perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian, termasuk dampak konflik di sejumlah kawasan dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian sehingga penguatan fundamental ekonomi nasional menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.<\/p>\n
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kebijakan fiskal dinilai perlu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus mampu merespons dinamika perekonomian. Pemerintah memandang APBN perlu mengambil peran dalam menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, serta menciptakan ruang yang mendukung kegiatan investasi.<\/p>\n
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran DPR atas dukungan serta berbagai masukan selama proses pembahasan RUU APBN 2027.<\/p>\n
Menurutnya, proses pembahasan yang berlangsung dinamis, terbuka, dan konstruktif telah memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan rancangan APBN 2027. Pemerintah menilai pertukaran pandangan antara pemerintah dan DPR menjadi bagian penting dalam proses demokrasi dan menghasilkan rancangan kebijakan fiskal yang lebih komprehensif.<\/p>\n
Dengan tercapainya kesepakatan pada Pembicaraan Tingkat I, RUU APBN 2027 selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk menjalani Pembicaraan Tingkat II pada 29 September 2026.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 diteruskan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Tahapan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR yang membahas Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2027 di Jakarta, Kamis (24\/9). Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Wakil Menteri Keuangan Juda Agung hadir dalam agenda tersebut mewakili pemerintah. Dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":377640,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[3894],"yoast_head":"\n