(Beritadaerah-Jakarta) Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan menjadikan rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam hal perlindungan dan pemulihan masyarakat yang terdampak persoalan selama program berlangsung.<\/p>\n
Menteri HAM sebelumnya merekomendasikan agar BGN membentuk unit pemulihan korban. Mekanisme tersebut dinilai dapat membuat penanganan terhadap masyarakat yang mengalami dampak dari pelaksanaan MBG menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.<\/p>\n
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan maupun evaluasi dari pemangku kepentingan. Menurutnya, rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi BGN dalam melakukan penyempurnaan penyelenggaraan program.<\/p>\n
Hidayati menjelaskan bahwa penguatan kerja sama antara BGN dan Kementerian HAM telah memiliki dasar melalui Nota Kesepahaman Nomor 47\/NK.07\/10\/2025 mengenai Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional.<\/p>\n
Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 13 Oktober 2025 tersebut menjadi landasan bagi kedua lembaga untuk membangun sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.<\/p>\n
Kerja sama BGN dan Kementerian HAM mencakup pertukaran data serta informasi dan publikasi mengenai pelaksanaan pemenuhan gizi nasional. Selain itu, kedua pihak juga memiliki ruang untuk melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar pelaksanaannya tetap memperhatikan standar hak asasi manusia.<\/p>\n
Ruang lingkup kolaborasi tersebut juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM serta dukungan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.<\/p>\n
BGN menilai rekomendasi pembentukan mekanisme pemulihan korban dapat dikaji lebih lanjut dengan mengacu pada kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Rekomendasi tersebut sekaligus dinilai relevan dengan upaya BGN yang sedang melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap tata kelola pelaksanaan MBG.<\/p>\n
Hidayati menjelaskan bahwa evaluasi terhadap program berskala nasional merupakan bagian penting dari proses perbaikan. Berbagai masukan dari lembaga pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya dapat digunakan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan MBG agar semakin efektif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat penerima manfaat.<\/p>\n
Menurutnya, pembenahan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan MBG berlangsung secara semakin akuntabel. Evaluasi secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemenuhan gizi nasional sekaligus tetap memperhatikan hak masyarakat.<\/p>\n
BGN memandang keterlibatan berbagai pihak dalam proses evaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas program. Masukan dari Kementerian HAM dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu memperbaiki mekanisme pelayanan, perlindungan, serta penanganan apabila muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG.<\/p>\n
Dengan adanya penguatan tata kelola dan mekanisme perlindungan, BGN berkomitmen agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang responsif, akuntabel, dan memperhatikan hak para penerima manfaat.<\/p>\n
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBG secara lebih baik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat program dengan sistem perlindungan yang semakin kuat dan terukur.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Jakarta) Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan menjadikan rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam hal perlindungan dan pemulihan masyarakat yang terdampak persoalan selama program berlangsung. Menteri HAM sebelumnya merekomendasikan agar BGN membentuk unit pemulihan korban. Mekanisme tersebut dinilai dapat membuat penanganan terhadap masyarakat yang mengalami dampak dari pelaksanaan MBG menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kepala Biro Hukum […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":377226,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n