(Beritadaerah – Bandung) Di Kota Bandung, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan perkotaan yang kompleks. Kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, pengangguran, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan penguatan usaha mikro merupakan tantangan yang tidak cukup diselesaikan hanya melalui program pemerintah.<\/p>\n
Karena itu, kinerja LPM di tingkat kelurahan perlu dilihat bukan hanya dari seberapa aktif organisasi menjalankan kegiatan sosial, tetapi dari sejauh mana keberadaannya mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.<\/p>\n
LPM di Kota Bandung memiliki peluang besar menjadi penghubung antara potensi warga dengan program pembangunan pemerintah. Kelurahan memiliki banyak sumber daya ekonomi yang sering kali belum terorganisasi dengan baik, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, usaha kuliner, kerajinan, jasa, hingga komunitas produktif. Di titik inilah LPM dapat mengambil peran lebih besar.<\/p>\n
Tantangan terbesar LPM ke depan adalah memastikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada rapat, pelatihan, bantuan atau kegiatan seremonial. Ukuran keberhasilan perlu diarahkan pada dampak yang dapat dilihat dan diukur.<\/p>\n
Misalnya, berapa UMKM yang berhasil naik kelas, berapa warga yang mendapatkan pekerjaan baru, berapa usaha warga yang memperoleh akses pasar, berapa lingkungan yang berhasil ditata, serta berapa persoalan sosial di tingkat kelurahan yang dapat dicegah melalui partisipasi masyarakat.<\/p>\n
Pendekatan tersebut penting bagi Kota Bandung karena karakter ekonominya berbeda dengan wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat di kota lebih banyak berkaitan dengan penguatan ekonomi perkotaan, ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, pengelolaan lingkungan, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penguatan ketahanan sosial.<\/p>\n
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI di Gedung Merdeka Kota Bandung, Jumat (7\/8).<\/p>\n
Ahmad Doli Kurnia Tandjung terpilih sebagai Ketua Umum DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI periode 2025-2030.<\/p>\n
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujarnya.<\/p>\n
Kota Bandung sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat. Banyak komunitas, pelaku UMKM, kelompok pemuda, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif dan organisasi masyarakat yang dapat dilibatkan dalam pembangunan.<\/p>\n
Jika LPM mampu mengonsolidasikan kekuatan tersebut bersama pemerintah kelurahan dan kecamatan, maka pemberdayaan masyarakat dapat bergerak lebih cepat. Pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan anggaran, sementara LPM membantu memastikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melibatkan warga secara langsung.<\/p>\n
Model seperti ini juga sejalan dengan gagasan pembangunan dari bawah ke atas atau bottom-up<\/em>. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi ikut menentukan masalah yang harus diselesaikan dan solusi yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.<\/p>\n Jika pola tersebut berjalan, LPM akan memiliki fungsi yang lebih strategis dalam pembangunan Kota Bandung. LPM tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan di tingkat kelurahan, tetapi menjadi institusi masyarakat yang mampu membaca persoalan, menggerakkan warga dan membantu menciptakan solusi.<\/p>\n Pada akhirnya, keberhasilan LPM tidak semestinya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang dihasilkan. Semakin banyak warga yang mandiri secara ekonomi, semakin kuat lingkungan sosial, semakin tertata kawasan permukiman dan semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semakin terlihat pula keberhasilan LPM menjalankan mandat pemberdayaan.<\/p>\n Bagi Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, momentum kepengurusan baru LPM RI dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran lembaga tersebut. Tantangannya adalah mengubah semangat pemberdayaan menjadi program konkret, berbasis data dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.<\/p>\n (Beritadaerah – Bandung) Di Kota Bandung, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan perkotaan yang kompleks. Kepadatan penduduk, kesenjangan ekonomi, pengangguran, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan penguatan usaha mikro merupakan tantangan yang tidak cukup diselesaikan hanya melalui program pemerintah. Karena itu, kinerja LPM di tingkat kelurahan perlu dilihat bukan hanya dari seberapa aktif organisasi menjalankan kegiatan sosial, tetapi dari sejauh mana keberadaannya mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. LPM di Kota Bandung memiliki peluang besar […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":376022,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":"LPM di Kota Bandung memiliki peluang besar menjadi penghubung antara potensi warga dengan program pembangunan pemerintah. Kelurahan memiliki banyak sumber daya ekonomi yang sering kali belum terorganisasi dengan baik, mulai dari UMKM, ekonomi kreatif, usaha kuliner, kerajinan, jasa, hingga komunitas produktif. Di titik inilah LPM dapat mengambil peran lebih besar."},"categories":[93,41],"tags":[3806,3805],"yoast_head":"\nDalam konteks itu, LPM Kota Bandung perlu didorong untuk memiliki target kinerja yang jelas. Setiap kelurahan dapat memiliki prioritas pemberdayaan yang berbeda sesuai karakter wilayahnya. Ada kelurahan yang lebih membutuhkan penguatan UMKM, ada yang fokus pada pengelolaan sampah dan lingkungan, sementara wilayah lain membutuhkan program peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja.<\/h5>\n
Jika hal itu dapat dilakukan, LPM berpotensi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya hadir dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya.<\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"