(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di enam provinsi Papua memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025\u20132029. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Dialog Strategis yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)\/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30\/7).<\/p>\n
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang mengikuti secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, para kepala daerah se-Tanah Papua, serta Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.<\/p>\n
RAPPP 2025\u20132029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022\u20132041. Program tersebut berfokus pada tiga prioritas utama, yakni mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif melalui 19 program percepatan pembangunan.<\/p>\n
Wakil Menteri PPN\/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan bahwa proses penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus berkembang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua). Forum tersebut menjadi wadah penghimpunan aspirasi masyarakat secara berjenjang, mulai dari desa hingga tingkat provinsi, sehingga arah pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.<\/p>\n
Menurutnya, pembangunan Papua merupakan bagian dari agenda nasional untuk memastikan masyarakat di wilayah tersebut memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan. Karena itu, keberhasilan implementasi RAPPP dinilai sangat bergantung pada kesamaan arah kebijakan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.<\/p>\n
Kementerian PPN\/Bappenas juga menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan RAPPP melalui penguatan tata kelola Otonomi Khusus Papua. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN\/Bappenas Medrilzam menyampaikan bahwa RAPPP disusun secara bersama-sama dengan berbagai pihak sehingga menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan Papua. Ia menilai konsistensi pelaksanaan, dialog berkelanjutan, serta sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai rencana.<\/p>\n
Dalam mendukung pemantauan pelaksanaan program, pemerintah memanfaatkan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) yang telah terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus (SIKD-Otsus) Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung evaluasi dan penyusunan kebijakan pembangunan Papua.<\/p>\n
Ke depan, Kementerian PPN\/Bappenas akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan melalui Tim Koordinasi Strategis Sinergi RAPPP yang melibatkan Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Papua. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan RAPPP 2025\u20132029 berlangsung secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang nyata bagi Orang Asli Papua.<\/p>\n
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menilai koordinasi antarlembaga dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar program pembangunan tidak berjalan secara terpisah. Ia mengajak seluruh pihak menjaga semangat kebersamaan enam provinsi dalam satu Papua sehingga percepatan pembangunan dapat berlangsung lebih merata dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah di enam provinsi Papua memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025\u20132029. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Dialog Strategis yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)\/Bappenas bersama para gubernur serta bupati dan wali kota se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30\/7). Pertemuan itu dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo yang mengikuti secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":375666,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n