(Beritadaerah-Surabaya) Saat menghadiri Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 yang diikuti Kepala BPS provinsi serta kabupaten\/kota se-Indonesia di Surabaya, Selasa (28\/7), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi data pembangunan nasional. Data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.<\/p>\n
Rakornas yang berlangsung pada 25\u201329 Juli 2026 tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini diikuti 839 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan BPS RI, pimpinan BPS provinsi dan kabupaten\/kota, Garda SE2026, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur<\/p>\n
Menurut Khofifah, hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah membutuhkan dukungan data statistik yang akurat dan terpercaya.<\/p>\n
\u201cHari ini tidak ada rapat kabinet tanpa pimpinan BPS. Bicara pertanian BPS, tebu BPS, energi BPS, pembangunan perumahan BPS, infrastruktur BPS, apalagi kemiskinan, semuanya membutuhkan data BPS,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Ia mengatakan, data statistik telah menjadi kompas pemerintah dalam merancang, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi berbagai program pembangunan. Karena itu, seluruh insan BPS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah.<\/p>\n
Gubernur Khofifah juga mengungkapkan, kedekatannya dengan BPS telah terjalin sejak dirinya menjadi anggota DPR RI pada 1992. Saat itu, sebelum era digital, berbagai publikasi statistik BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.<\/p>\n
Menurutnya, hingga kini data BPS tetap menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya saat menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), ketika pemerintah dapat segera melakukan langkah antisipatif berdasarkan data yang terus diperbarui, mulai penghentian sementara operasional pasar hewan hingga pengerahan tim veteriner di wilayah terdampak.<\/p>\n
Pada kesempatan itu, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPS atas dedikasinya menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya. Ia berharap seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga menghasilkan basis data yang semakin kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.<\/p>\n
Ia berharap semangat Kota Pahlawan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran BPS untuk terus menghadirkan data statistik yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan Indonesia.<\/p>\n
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS di Indonesia serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung penyelenggaraan Rakornas dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.<\/p>\n
Ia menyebut Sensus Ekonomi merupakan sensus dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus lainnya karena harus mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh Indonesia.<\/p>\n
Amalia juga mengungkapkan, hingga 28 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur mencatat indeks keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebesar 55,81. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan lapangan.<\/p>\n
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa pelaku usaha yang belum dapat ditemui petugas sensus. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat tetap diperlukan agar cakupan pendataan semakin optimal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Surabaya) Saat menghadiri Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 yang diikuti Kepala BPS provinsi serta kabupaten\/kota se-Indonesia di Surabaya, Selasa (28\/7), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi data pembangunan nasional. Data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran. Rakornas yang berlangsung pada 25\u201329 Juli 2026 tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":375628,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[93,41],"tags":[],"yoast_head":"\n