(Beritadaerah-Nasional) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak memperkenalkan jenis pajak baru bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. Regulasi tersebut hanya mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan menunjuk marketplace sebagai pihak yang melakukan pemungutan atas penghasilan pedagang dalam negeri.<\/p>\n
Dalam Diskusi Redaksi bertema “Online Shop Aman, UMKM Tenang: Ngobrol Santai Soal NIB & Pajak E-Commerce” di Jakarta, Senin (20\/7\/2026), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha daring dan luring sekaligus menyederhanakan administrasi perpajakan bagi para pedagang.<\/p>\n
Menurutnya, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri, di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak yang dipungut melalui marketplace nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final bagi wajib pajak yang menggunakan skema tersebut.<\/p>\n
DJP menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak bagi pedagang sebenarnya telah berlaku sejak lama, baik bagi pelaku usaha yang berjualan secara online maupun offline. Perbedaannya, sebelum aturan ini diterapkan para pedagang menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kini, proses pemungutan dilakukan oleh marketplace yang telah ditunjuk pemerintah sehingga administrasinya menjadi lebih praktis.<\/p>\n
Sejak 1 Juli 2026, DJP telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kesiapan sistem teknologi, besarnya volume transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan rekening escrow, serta kemampuan masing-masing platform dalam melaksanakan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.<\/p>\n
Melalui mekanisme baru tersebut, setiap pembayaran yang dilakukan konsumen akan diproses melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan menerbitkan invoice elektronik yang memuat besaran pajak yang dipungut. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti pemungutan yang sah sebelum pajak disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.<\/p>\n
DJP juga memastikan bahwa pelaku usaha orang pribadi dengan omzet paling banyak Rp500 juta dalam satu tahun tetap mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22. Ketentuan tersebut berlaku apabila wajib pajak menyampaikan surat pernyataan sesuai persyaratan yang diatur dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025.<\/p>\n
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan elektronik dapat meningkat tanpa menambah beban baru bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil, sekaligus menghadirkan sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan adil.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak memperkenalkan jenis pajak baru bagi pedagang yang berjualan melalui marketplace. Regulasi tersebut hanya mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan menunjuk marketplace sebagai pihak yang melakukan pemungutan atas penghasilan pedagang dalam negeri. Dalam Diskusi Redaksi bertema “Online Shop Aman, UMKM Tenang: Ngobrol Santai Soal NIB & Pajak E-Commerce” di Jakarta, Senin (20\/7\/2026), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":375219,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[3761,3762,2921],"yoast_head":"\n