(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam proses pembentukan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di sektor jasa keuangan global.<\/p>\n
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (20\/7\/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas kerja sama selama pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja (Panja). Ia menilai proses pembahasan berlangsung secara efektif dan menghasilkan kesepahaman antara pemerintah dan DPR mengenai arah pengembangan sektor keuangan nasional.<\/p>\n
Pemerintah berpandangan bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperluas pendalaman pasar keuangan domestik, membuka akses pembiayaan yang lebih beragam, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan internasional.<\/p>\n
RUU PFII sendiri merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketentuan tersebut mengharuskan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia dituangkan dalam undang-undang tersendiri.<\/p>\n
Melalui regulasi tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati pembentukan kawasan Pusat Finansial Internasional dengan karakteristik khusus yang didukung oleh lembaga independen berstandar internasional. Kawasan ini diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas jasa keuangan dan bisnis yang berorientasi pada pasar global.<\/p>\n
RUU juga mengatur berbagai aspek penting, mulai dari struktur kelembagaan, jenis kegiatan usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga pemberian insentif perpajakan dan fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran PFII diharapkan dapat memperkuat pembiayaan sektor prioritas nasional, mendukung proyek strategis, mempercepat pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, mendorong pertumbuhan keuangan syariah, memperluas inovasi teknologi finansial, serta mempercepat transformasi industri di Indonesia.<\/p>\n
Setelah seluruh pembahasan di tingkat Panja selesai, pemerintah menyatakan menerima hasil yang telah disepakati sebagai dasar pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR menyepakati agar RUU PFII dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI untuk memasuki Pembicaraan Tingkat II sebagai tahapan akhir sebelum penetapan menjadi undang-undang.<\/p>\n
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut, termasuk Komisi XI DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi\/BKPM, serta jajaran Kementerian Keuangan.<\/p>\n
Sinergi antara pemerintah dan DPR dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat sektor keuangan nasional agar semakin stabil, inklusif, dan kompetitif. Kehadiran Undang-Undang PFII diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas peluang usaha dan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam proses pembentukan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di sektor jasa keuangan global. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (20\/7\/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":375215,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n