(Beritadaerah – Info Daerah) Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan predikat kepatuhan pelayanan publik dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Malut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan entry meeting bersama Ombudsman Perwakilan Maluku Utara di ruang rapat Kediaman Wakil Gubernur eks-Crysant, Selasa (7 Juli 2026).<\/p>\n
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, didampingi Asisten II Gubernur, Kepala Biro Organisasi Setda Maluku Utara, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.<\/p>\n
Samsuddin menjelaskan, rakor bertujuan memastikan kesiapan pelaksanaan entry meeting<\/em> sekaligus mematangkan seluruh dokumen dan data yang akan menjadi bagian dari penilaian Ombudsman. Tahun ini, terdapat empat OPD yang menjadi lokus penilaian, yakni Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie.<\/p>\n Untuk mendukung pencapaian Zona Hijau, Sekda menginstruksikan Asisten II Gubernur dan Kepala Biro Organisasi agar mengawal kesiapan seluruh data teknis pada OPD lokus. Masing-masing unit layanan diminta melengkapi dokumen pendukung, termasuk standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga proses penilaian dapat berjalan optimal.<\/p>\n Ia juga mengingatkan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud komitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.<\/p>\n Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani A. Kadir, mengatakan rakor menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme penilaian, indikator kepatuhan, serta instrumen yang harus dipenuhi oleh setiap unit layanan.<\/p>\n Menurutnya, Ombudsman akan memberikan penjelasan mengenai seluruh instrumen penilaian yang wajib dipersiapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten – kota. Ia juga berharap seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik yang rutin dilaksanakan setiap tahun.<\/p>\n Sesuai arahan Ombudsman RI, kegiatan sosialisasi atau entry meeting dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Juli 2026. Selanjutnya, proses pengumpulan data dan penilaian lapangan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus hingga 30 November 2026.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Beritadaerah – Info Daerah) Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan peningkatan predikat kepatuhan pelayanan publik dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Malut menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan entry meeting bersama Ombudsman Perwakilan Maluku Utara di ruang rapat Kediaman Wakil Gubernur eks-Crysant, Selasa (7 Juli 2026). Rakor dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, didampingi Asisten II Gubernur, Kepala Biro Organisasi Setda Maluku Utara, […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":374756,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[93,41],"tags":[183],"yoast_head":"\n