(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bersama Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.<\/p>\n
Dalam rapat kerja di Jakarta, Kamis (2\/7\/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembentukan PFII diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan internasional melalui pendalaman pasar keuangan, pengembangan inovasi jasa keuangan, peningkatan investasi, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor prioritas dan berbagai proyek strategis nasional.<\/p>\n
Menurut Purbaya, kehadiran pusat keuangan internasional telah menjadi salah satu faktor penting yang mendorong arus investasi, memperluas sumber pembiayaan, serta meningkatkan daya saing ekonomi berbagai negara. Dengan besarnya perekonomian domestik, posisi geografis yang strategis, serta prospek pertumbuhan jangka panjang, Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan kawasan keuangan bertaraf internasional.<\/p>\n
Meski demikian, hingga kini Indonesia belum memiliki kawasan khusus yang dirancang dengan tata kelola, kepastian hukum, serta kelembagaan yang mampu memenuhi standar pusat keuangan internasional. Karena itu, pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan karakteristik khusus yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global.<\/p>\n
Pemerintah menjelaskan, pembentukan PFII merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang mengharuskan pengaturan kawasan tersebut melalui undang-undang tersendiri.<\/p>\n
Dalam rancangan regulasi itu, PFII akan menjadi wilayah khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang difokuskan untuk mendukung aktivitas sektor jasa keuangan, industri penunjang, serta kegiatan ekonomi lain yang berkaitan dengan pengembangan pusat keuangan internasional. Pemerintah menegaskan bahwa kawasan tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia.<\/p>\n
Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah mengusulkan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Struktur kelembagaan tersebut dirancang berdasarkan prinsip profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan tetap terkoordinasi bersama pemerintah.<\/p>\n
RUU PFII juga membuka peluang berkembangnya berbagai aktivitas keuangan modern yang mengacu pada praktik dan standar internasional. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas pilihan instrumen investasi maupun pembiayaan sehingga memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.<\/p>\n
Selain itu, pemerintah mengusulkan sejumlah kemudahan untuk meningkatkan daya tarik investasi, meliputi fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, hingga insentif tertentu yang ditujukan untuk menarik investasi jangka panjang serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi bernilai tambah.<\/p>\n
Dalam aspek hukum, pemerintah mengusulkan pembentukan Pengadilan PFII yang memiliki kewenangan khusus menangani sengketa usaha di kawasan tersebut maupun perkara komersial internasional yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas PFII. Kehadiran pengadilan khusus itu diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha maupun investor.<\/p>\n
Pemerintah juga membuka peluang penerapan praktik terbaik internasional melalui penyesuaian prinsip-prinsip hukum komersial global yang tetap selaras dengan sistem hukum nasional. Penyusunan ketentuan tersebut disebut telah dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Mahkamah Agung.<\/p>\n
Lebih lanjut, Purbaya berpandangan bahwa pembentukan PFII tidak hanya akan memberikan manfaat bagi kawasan tersebut, tetapi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kualitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan di kawasan.<\/p>\n
Pemerintah berharap pembahasan RUU PFII bersama DPR RI dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan landasan hukum yang mampu mendukung transformasi sektor keuangan nasional sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di masa mendatang.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bersama Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam rapat kerja di Jakarta, Kamis (2\/7\/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pembentukan PFII diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan internasional melalui pendalaman pasar keuangan, pengembangan inovasi jasa keuangan, peningkatan investasi, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor prioritas dan berbagai proyek strategis […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":374585,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n