(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai langkah menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan DPR RI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Ekonomi Nasional.<\/p>\n
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, mulai memberikan tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan yang responsif dan koordinasi yang erat antarlembaga menjadi faktor penting untuk mempertahankan stabilitas makroekonomi nasional.<\/p>\n
Menurut Mari Elka, seluruh pihak dalam pertemuan juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif kuat meskipun tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih cukup besar. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu terus menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat melalui kebijakan yang konsisten serta sinergi antarlembaga ekonomi.<\/p>\n
Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter semakin penting di tengah tingginya ketidakpastian global. Ia menyebut BI telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen serta mengelola likuiditas guna mendukung stabilitas pasar keuangan.<\/p>\n
Destry juga menyampaikan bahwa hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar USD9 miliar secara year to date. Capaian tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.<\/p>\n
Selain itu, Bank Indonesia memperluas ekspansi likuiditas melalui operasi moneter. Nilainya meningkat dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni untuk menjaga kestabilan pasar uang dan pasar valuta asing.<\/p>\n
Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga dengan baik. Ia mengungkapkan bahwa hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun. Di samping itu, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, sementara realisasi belanja negara telah melampaui 30 persen dari target.<\/p>\n
Juda juga menjelaskan bahwa pemerintah bersama BI memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp281 triliun di sektor perbankan hingga akhir Desember 2026. Pemerintah turut menyiapkan dana siaga tambahan sebesar Rp100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas perbankan, mengingat permintaan kredit dari dunia usaha masih cukup tinggi.<\/p>\n
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi yang kuat diperlukan, mulai dari penyusunan kebijakan makroekonomi, pengelolaan fiskal, hingga penyelesaian berbagai tantangan di sektor riil, termasuk pemenuhan kebutuhan energi bagi dunia industri.<\/p>\n
Pemerintah optimistis sinergi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan berbagai pemangku kepentingan akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Jakarta) Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter sebagai langkah menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan yang melibatkan DPR RI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Ekonomi Nasional. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa dinamika ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, mulai memberikan tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":374465,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[696,3675,3001],"yoast_head":"\n