(Beritadaerah-Kolom) Presiden Prabowo Subianto menjadikan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sebagai salah satu fokus utama kebijakan ekonominya. Kekhawatiran terhadap ketimpangan tersebut memang beralasan. Namun, upaya mengurangi ketimpangan hanya akan efektif jika instrumen yang digunakan benar-benar menyasar akar persoalan. Dua program unggulan pemerintah saat ini, yakni makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih, pada dasarnya dirancang untuk mempersempit jurang kesejahteraan yang semakin lebar.<\/p>\n
Persoalannya, pembahasan mengenai ketimpangan sering kali terjebak pada isu distribusi. Banyak orang melihat masalah ini semata-mata sebagai persoalan bagaimana memindahkan sumber daya dari kelompok yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin melalui berbagai kebijakan pemerintah.Padahal, ketimpangan yang tampak saat ini umumnya merupakan hasil dari proses yang berlangsung jauh sebelumnya. Yang lebih menentukan bukanlah berapa banyak pendapatan yang diterima seseorang saat ini, melainkan apakah orang tersebut memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya sepanjang waktu. Dengan kata lain, inti persoalannya adalah mobilitas sosial.<\/p>\n
Jika redistribusi berupaya mengatasi akibat, maka mobilitas sosial berusaha memperbaiki penyebabnya. Mobilitas sosial bergantung pada dua hal utama. Pertama, individu harus memiliki kemampuan yang memadai untuk berkembang. Kedua, biaya yang diperlukan untuk meningkatkan posisi sosial dan ekonominya tidak boleh terlalu tinggi.<\/p>\n
Kemampuan tersebut berasal dari modal manusia, yang mencakup kesehatan, gizi, pendidikan, keterampilan, serta karakter. Seorang ekonom menjelaskan bahwa kemampuan inilah yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang dianggap bernilai dan bermakna. Kemampuan tersebut dibentuk sejak masa kanak-kanak dan menentukan peluang seseorang di masa depan. Karena itu, ketika proses pembentukannya terganggu, masalah yang muncul bukan hanya kemiskinan, tetapi juga terhambatnya mobilitas sosial.<\/p>\n
Dari sudut pandang ini, program makan bergizi gratis memiliki dasar yang kuat. Gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi pembentukan kemampuan manusia. Namun tantangannya terletak pada desain program. Ketika bantuan diberikan secara terlalu luas tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan, efektivitasnya menjadi berkurang. Program yang menjangkau hampir seluruh anak sekolah akan memberikan manfaat yang sama kepada anak yang sudah tercukupi gizinya maupun kepada anak yang benar-benar mengalami kekurangan gizi. Dalam praktiknya, sebagian manfaat ekonomi justru dapat dinikmati oleh pemasok makanan dan berbagai pihak dalam rantai distribusi. Akibatnya, kelompok yang paling membutuhkan belum tentu menjadi penerima manfaat terbesar.<\/p>\n
Keberhasilan program semacam ini sangat ditentukan oleh kualitas institusi yang menjalankannya. Indonesia memang berhasil memperluas akses pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Angka partisipasi sekolah meningkat secara signifikan. Namun peningkatan jumlah peserta didik tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas hasil belajar.<\/p>\n
Bukti dari berbagai studi menunjukkan bahwa pasar kerja sering kali tidak memberikan penghargaan yang sebanding terhadap pendidikan formal. Dalam beberapa kasus, lulusan pendidikan vokasi justru memperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan lulusan universitas karena keterampilannya lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Namun kemampuan saja tidak cukup. Kemampuan hanya menunjukkan potensi. Agar potensi tersebut menghasilkan kemajuan ekonomi, biaya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi harus dapat dijangkau.<\/p>\n
Sumber biaya pertama berasal dari lemahnya institusi. Ketika kepastian hukum rendah, praktik korupsi meluas, dan aturan berubah-ubah, pelaku usaha akan lebih banyak menghabiskan energi untuk menghindari risiko daripada memperbesar usaha mereka. Situasi semacam ini menciptakan hambatan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata terhadap kemajuan ekonomi.<\/p>\n
Indonesia telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui berbagai reformasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan memperbaiki iklim investasi dan perdagangan. Namun manfaat reformasi tersebut hanya dapat dirasakan apabila pelaksanaannya berjalan secara konsisten.Dalam konteks yang sama, Koperasi Merah Putih dipromosikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ketika sebuah usaha memperoleh perlakuan istimewa atau perlindungan tertentu, hasil yang muncul belum tentu berupa peningkatan efisiensi ekonomi. Dalam beberapa kasus, konsumen hanya berpindah dari satu penyedia barang dan jasa ke penyedia lainnya tanpa tercipta produktivitas tambahan.<\/p>\n
Hal serupa berlaku pada kredit bersubsidi dan berbagai bentuk perlakuan khusus. Jika tidak dirancang secara tepat, kebijakan tersebut dapat mendorong praktik rente dan menghambat munculnya pelaku usaha baru yang lebih inovatif. Akibatnya, biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha kecil untuk berkembang justru menjadi lebih tinggi.Biaya kedua berkaitan dengan keterjangkauan kesempatan. Seseorang mungkin memiliki kemampuan yang memadai dan kesempatan yang tersedia, tetapi jika biaya untuk memanfaatkannya terlalu besar, kesempatan tersebut pada praktiknya tidak dapat diakses.<\/p>\n
Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk memperluas akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat dan berbagai bantuan sosial produktif. Namun masih banyak pelaku ekonomi yang berada di luar sistem keuangan formal. Ketika mereka membutuhkan modal, pilihan yang tersedia sering kali terbatas pada pinjaman informal atau layanan pinjaman daring dengan bunga yang sangat tinggi.<\/p>\n
Biaya ketiga adalah akses terhadap modal yang bersedia menanggung risiko. Banyak ide dan usaha baru membutuhkan pembiayaan sebelum mampu menghasilkan keuntungan. Tanpa investor yang siap mengambil risiko, banyak potensi bisnis tidak akan pernah berkembang.Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan pentingnya modal ventura dalam menciptakan perusahaan-perusahaan besar dan inovatif. Sebaliknya, di Eropa yang lebih bergantung pada sistem perbankan tradisional, perusahaan rintisan sering menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk memperoleh pendanaan.<\/p>\n
Indonesia sebenarnya memiliki beberapa contoh keberhasilan. Perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan GoTo mampu berkembang karena memperoleh dukungan modal ventura dan investor tahap awal. Namun kasus seperti itu masih relatif terbatas. Sebagian besar usaha baru di Indonesia tetap mengandalkan tabungan pribadi atau pinjaman keluarga untuk memulai bisnis.<\/p>\n
Ketiga jenis biaya tersebut memiliki kesamaan. Hambatan utama mobilitas sosial bukan hanya kurangnya kemampuan individu, tetapi juga besarnya friksi dalam sistem ekonomi yang mereka hadapi.<\/p>\n
Lebih jauh lagi, kemampuan dan biaya saling memengaruhi satu sama lain. Semakin mahal biaya untuk naik kelas, semakin kecil insentif seseorang untuk berinvestasi pada pendidikan dan pengembangan diri. Ketika keluarga merasa pendidikan tidak memberikan hasil yang memadai, mereka cenderung mengurangi investasi bagi generasi berikutnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan perangkap mobilitas rendah yang sulit diputus.<\/p>\n
Karena itu, kebijakan publik tidak boleh berhenti pada redistribusi pendapatan. Bantuan sosial tetap penting, tetapi mobilitas sosial harus dibangun sejak awal. Caranya adalah dengan memperkuat kesehatan, gizi, dan pendidikan, sekaligus menurunkan berbagai hambatan yang membuat masyarakat sulit berkembang.<\/p>\n
Dengan demikian, jawaban terhadap persoalan ketimpangan bukan sekadar memperbesar anggaran bantuan atau memperbanyak jumlah koperasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa anak-anak memperoleh gizi yang memadai, sekolah menghasilkan keterampilan yang relevan, lembaga ekonomi bekerja secara efektif, dan usaha kecil memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh. Strategi terbaik untuk mengurangi kemiskinan bukanlah sekadar memberikan bantuan, melainkan memastikan setiap orang memiliki peluang yang nyata untuk memperbaiki kehidupannya.<\/p>\n
Sebuah masyarakat yang adil bukanlah masyarakat yang membuat seluruh warganya memiliki hasil akhir yang sama. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kesempatan yang setara untuk berkembang, membangun kemampuan, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Ukuran sesungguhnya dari keadilan ekonomi bukanlah seberapa dekat jarak antara yang kaya dan yang miskin, melainkan apakah setiap orang memiliki kesempatan yang realistis untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Kolom) Presiden Prabowo Subianto menjadikan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin sebagai salah satu fokus utama kebijakan ekonominya. Kekhawatiran terhadap ketimpangan tersebut memang beralasan. Namun, upaya mengurangi ketimpangan hanya akan efektif jika instrumen yang digunakan benar-benar menyasar akar persoalan. Dua program unggulan pemerintah saat ini, yakni makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih, pada dasarnya dirancang untuk mempersempit jurang kesejahteraan yang semakin lebar. Persoalannya, pembahasan mengenai ketimpangan sering kali terjebak pada isu distribusi. Banyak orang melihat masalah ini semata-mata sebagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":13,"featured_media":354830,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[3,6,176],"tags":[3692],"yoast_head":"\n