(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah mulai merancang arah kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2027 sebagai bagian dari strategi jangka menengah menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Langkah tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2027 yang dibahas bersama DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027.<\/p>\n
Menteri Keuangan **Purbaya Yudhi Sadewa** menjelaskan bahwa dokumen KEM-PKF 2027 memiliki peran penting sebagai landasan penyusunan kebijakan fiskal yang mendukung agenda pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPR menjadi bekal untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Angka tersebut diposisikan sebagai tahap transisi menuju target pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Untuk mencapainya, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, sekaligus mendorong investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.<\/p>\n
Selain mempercepat investasi strategis, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan program perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja. Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa\/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat disebut akan terus diperkuat karena dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan konsumsi masyarakat.<\/p>\n
Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menargetkan inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen sepanjang 2027. Pengendalian harga pangan dan energi akan dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengantisipasi tekanan eksternal yang berpotensi memengaruhi harga di dalam negeri.<\/p>\n
Kebijakan fiskal 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan prioritas nasional, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, aspek pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, reformasi tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.<\/p>\n
Dari sisi fiskal, pemerintah merancang defisit APBN berada pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen PDB, sedangkan belanja negara berkisar antara 13,62 hingga 14,80 persen PDB. Struktur tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memberi ruang bagi pembiayaan program pembangunan.<\/p>\n
Optimalisasi penerimaan negara akan dilakukan melalui reformasi perpajakan, pemanfaatan teknologi digital, perluasan basis pajak, serta penguatan tata kelola sumber daya alam. Di sisi lain, kualitas belanja negara akan terus ditingkatkan melalui efisiensi anggaran, penajaman program perlindungan sosial, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.<\/p>\n
Untuk menjaga ketahanan fiskal jangka panjang, pemerintah juga akan memperluas penggunaan skema pembiayaan inovatif dengan tetap mempertahankan rasio utang pada tingkat yang aman. Sinergi dengan berbagai lembaga pembiayaan dan investasi negara diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan APBN menghadapi ketidakpastian global.<\/p>\n
Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan fiskal yang terukur, koordinasi antarlembaga, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Pemerintah mulai merancang arah kebijakan ekonomi dan fiskal untuk tahun 2027 sebagai bagian dari strategi jangka menengah menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Langkah tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2027 yang dibahas bersama DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027. Menteri Keuangan **Purbaya Yudhi Sadewa** menjelaskan bahwa dokumen KEM-PKF 2027 memiliki peran penting sebagai landasan penyusunan kebijakan fiskal yang mendukung agenda pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai masukan […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":373404,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n