(Beritadaerah-Zimbali) Dalam sesi keempat Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Zimbali, Afrika Selatan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyoroti urgensi pembaruan sistem perpajakan internasional. Ia menyampaikan bahwa arsitektur pajak global harus dirancang agar tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan dan stabilitas bagi semua negara, termasuk yang sedang berkembang.<\/p>\n
Melalui keterangan yang diunggah di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengaturan pajak lintas negara harus mampu menjamin hak yang setara bagi negara berkembang dalam menghadapi aktivitas ekonomi global. Menurutnya, sistem perpajakan tidak bisa hanya dimonopoli oleh negara-negara maju, melainkan perlu mencerminkan prinsip kolaborasi dan pemerataan manfaat.<\/p>\n
Dalam forum tersebut, ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap **Two-Pillar Solution**, skema global yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan digital dan lintas batas yang lebih adil. Namun, ia menekankan bahwa penerapan inisiatif tersebut belum cukup. Forum G20, kata dia, diharapkan dapat mendorong agar semua negara dapat terlibat aktif dan tidak ada yang tertinggal dalam arus reformasi pajak internasional.<\/p>\n
Sri Mulyani turut mengingatkan pentingnya peran lembaga multilateral seperti **IMF, Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa** untuk mendampingi negara-negara berkembang dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mempertahankan kedaulatan ekonomi mereka. Baginya, pajak bukan hanya instrumen fiskal semata, tetapi merupakan fondasi untuk menciptakan masa depan dunia yang lebih setara, tangguh, dan berkelanjutan.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Zimbali) Dalam sesi keempat Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang berlangsung di Zimbali, Afrika Selatan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyoroti urgensi pembaruan sistem perpajakan internasional. Ia menyampaikan bahwa arsitektur pajak global harus dirancang agar tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan dan stabilitas bagi semua negara, termasuk yang sedang berkembang. Melalui keterangan yang diunggah di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pengaturan pajak lintas negara harus mampu menjamin hak yang setara […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":359624,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[],"yoast_head":"\n