(Beritadaerah-Bandung) Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berkolaborasi untuk memperbaiki 500 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Bandung. Program ini mulai direnovasi tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<\/p>\n
Peluncuran program digelar di kawasan Bojongloa Kaler dan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, serta Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan).<\/p>\n
Maruarar Sirait mengatakan, renovasi masif ini adalah bentuk konkret pelaksanaan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<\/p>\n
\u201cSaya tanya ke Pak Farhan dan Pak Aguan, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah tanpa dana negara? Jawabannya: belum pernah. Ini baru pertama kali,\u201d ujarnya saat kick off peresmian program di Ruko Plaza Pagarsih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Sabtu (3\/5\/2025).<\/p>\n
Ia menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat agar kebijakan pemerintah bersifat pro-rakyat. Pemerintah pusat pun telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah rakyat kecil.<\/p>\n
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penyediaan rumah layak adalah satu dari tiga syarat utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, selain perlindungan kesehatan dan pendidikan.<\/p>\n
\u201cJika rakyat punya rumah layak dan sehat, serta anak-anaknya sekolah gratis, maka urusan perut bisa mereka usahakan sendiri. Rumah adalah simbol martabat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan dana bantuan kontrakan sebesar Rp3 juta bagi keluarga yang rumahnya tengah direnovasi.<\/p>\n
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa renovasi ini mencakup empat kecamatan dan delapan kelurahan, yaitu Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Cibeunying Kidul, dan Bojongloa Kaler.<\/p>\n
\u201cKami pastikan seluruh penerima memenuhi kriteria: rumah milik sendiri, tidak sedang bersengketa, bukan rumah kontrakan, dan layak dibangun. Proses perizinan pun dipermudah. PBG yang dulunya butuh 45 hari, kini cukup 15 menit,\u201d ujar Farhan.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Aguan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun lebih dari 8.000 rumah di berbagai daerah terdampak bencana. Namun, program renovasi massal seperti ini baru pertama kali dilakukan di kawasan perkotaan.<\/p>\n
\u201cKami biasa membangun rumah baru untuk korban bencana. Tapi renovasi 500 rumah secara serentak di kota, baru kali ini. Kami lakukan karena tergerak oleh semangat gotong royong yang luar biasa di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Yayasan Buddha Tzu Chi akan menanggung seluruh biaya renovasi. Pekerjaan diperkirakan selesai dalam waktu 3 hingga 6 bulan, tergantung kondisi lapangan.<\/p>\n
\u201cUntuk sumber daya manusia pembangunan, kami prioritaskan warga sekitar yang membutuhkan. Jadi, anggaran pembangunan kembali ke masyarakat. Semua bahan kami sediakan,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Informasi tambahan, pembangunan akan dimulai pada Rabu, 7 Mei 2025 pukul 08.00 WIB. Pemerintah juga menyiapkan waktu bagi warga untuk berpindah sementara selama proses berlangsung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Bandung) Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia berkolaborasi untuk memperbaiki 500 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Bandung. Program ini mulai direnovasi tanpa menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peluncuran program digelar di kawasan Bojongloa Kaler dan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":357483,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[93,41],"tags":[],"yoast_head":"\n