(Beritadaerah – Nasional) Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mochamad Nur Arifin, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rapat digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta.<\/p>\n
Agenda utama adalah membahas inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\u00a0Nur Arifin, hadir mewakili Dewan Pengurus Apkasi.<\/p>\n
Nur Arifin menyoroti relevansi UU No. 23\/2014 dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, omnibus law, dan sejumlah peraturan baru. \u201cPrinsipnya, kami menyadari bahwa Indonesia terbagi dalam pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Kewenangan utama ada di tangan Presiden, yang kemudian diwakili oleh para menteri. Kewenangan ini diatur melalui Undang-Undang,\u201d ujarnya.<\/p>\n
UU No. 23\/2014 memuat urusan konkuren yang kerap menimbulkan sengketa kewenangan. \u201cUrusan konkuren ini dibagi menjadi wajib dan non-wajib. Salah satu usulan kami adalah bagaimana menempatkan gubernur, apakah sebagai kepala daerah atau wakil pemerintah pusat di daerah,\u201d jelas Nur Arifin, yang akrab disapa Cak Ipin.<\/p>\n
Menurutnya, hal ini penting mengingat kompleksitas pengelolaan kewenangan di daerah. Misalnya, kewenangan wilayah sungai berada di bawah balai, kewenangan jalan di bawah Dinas PU Provinsi, sementara kehutanan dikelola oleh cabang dinas dan BUMN.<\/p>\n
Cak Ipin juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah. Ia mencontohkan, pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28\/2020 perlu ditinjau ulang. \u201cJika di pusat, Indonesia bisa melompat dengan Danantara karena mampu mengelola investasi besar, maka aset daerah juga harus didayagunakan untuk mencapai kemandirian fiskal,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Apkasi meminta revisi UU memuat fleksibilitas pengelolaan aset daerah agar lebih dinamis namun tetap prudent.\u00a0Selain itu, Cak Ipin menekankan pentingnya kebijakan strategis bagi kabupaten yang tidak memiliki lokasi strategis. \u201cTidak semua kabupaten dilintasi infrastruktur strategis atau berada di lokasi strategis. Mereka perlu kebijakan atraktif untuk menarik investasi dan pariwisata, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan baik,\u201d paparnya.<\/p>\n
Komite I DPD RI: Revisi UU Harus Memberdayakan Daerah<\/strong><\/p>\n Usai RDPU, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyusun konsep revisi UU No. 23\/2014. Menurutnya, perubahan UU ini telah memicu resentralisasi kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah kabupaten\/kota dan provinsi. \u201cKami merasakan betul dampak perubahan ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n Andi Sofyan mengungkapkan, selain Apkasi, rapat juga mengundang Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Namun, hanya Apkasi dan Apeksi yang hadir. \u201cKami sangat berharap masukan dari asosiasi pemerintahan ini. Kesejahteraan masyarakat kabupaten\/kota dan provinsi adalah bagian integral dari kesejahteraan Indonesia. Kita tidak mungkin menyejahterakan Indonesia jika daerah tidak diberdayakan,\u201d tegasnya.<\/p>\n Ia berterima kasih kepada Apkasi dan Apeksi yang telah memberikan banyak masukan. \u201cDi Komite I ini ada dua mantan gubernur dan tiga mantan bupati\/wali kota. Ini membuat diskusi lebih sinkron. Semoga revisi UU ini benar-benar memberdayakan kabupaten\/kota,\u201d pungkasnya.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Beritadaerah – Nasional) Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Mochamad Nur Arifin, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Rapat digelar di Gedung DPD RI, Kompleks Senayan, Jakarta. Agenda utama adalah membahas inventarisasi materi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\u00a0Nur Arifin, hadir mewakili Dewan Pengurus Apkasi. Nur Arifin menyoroti relevansi UU No. 23\/2014 dalam konteks hubungan keuangan pusat-daerah, omnibus law, dan sejumlah […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":355332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[93,176],"tags":[],"yoast_head":"\n