(Beritadaerah – Jakarta) Hal pentingnya pencegahan \u00a0tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian pada acara Diseminasi Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Wilayah Pabean Indonesia di The Sultan Hotel & Residence, Rabu (23\/11\/2022).<\/p>\n
Kedua hal tersebut\u00a0 merupakan tindak pidana lintas batas negara, \u00a0dimana\u00a0 pencegahan dan penanganannya harus efektif.<\/p>\n
Sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang ekonomi, pencegahan dan penanganan yang tidak efektif dapat berakibat\u00a0 \u00a0terhadap stabilitas ekonomi, serta integritas sistem keuangan di Indonesia. Upaya tersebut sejalan dengan salah satu dari 5 prioritas kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mengundang investasi seluas mungkin. Karena\u00a0 ditegaskan oleh\u00a0 Mendagri Tito,\u00a0 peningkatan jumlah investasi\u00a0 baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, perlu didukung dengan stabilitas ekonomi yang kuat.<\/p>\n
\u201cHal ini membuat pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta memastikan dana-dana dan aset-aset yang masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia bersumber dari aktivitas yang legal, dan mencegah masuknya dana-dana atau aset-aset yang berasal dari yang ilegal,\u201d ujar Mendagri Tito.<\/p>\n
Juga ditegaskan bahwa \u00a0pemerintah tidak mengharapkan Indonesia menjadi surga pencucian uang.<\/p>\n
Apalagi selama ini pelaku kejahatan diketahui telah melakukan berbagai upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana seolah-olah bersumber dari hasil yang sah.<\/p>\n
Strategi yang sering terjadi adalah\u00a0 dengan\u00a0 modus operandi yang dilakukan \u00a0dengan membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas negara, baik ke dalam maupun luar wilayah pabean Indonesia.<\/p>\n
Segala aktivitas tersebut seringkali dilakukan pelaku kejahatan dengan tujuan lolos dari \u00a0deteksi dan monitor, baik dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun aparat penegak hukum lainnya.<\/p>\n
Hal itu utamanya dalam melakukan identifikasi dan penelusuran aset hasil tindak pidana.<\/p>\n
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menetapkan kebijakan mitigasi risiko atas penyalahgunaan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas, melalui mekanisme pemberitahuan atau disclosure oleh seluruh penumpang. Usaha tersebut untuk memastikan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya tidak digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.<\/p>\n
Mendagri berharap, langkah itu sanggup mendorong \u00a0semua pihak lebih sadar akan adanya regulasi tersebut. Selain itu, diharapkan agar pihak-pihak terkait mampu mengoptimalkan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.<\/p>\n
\u201cSinergisitas dan kolaborasi dalam pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas wilayah pabean Indonesia diharapkan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan yang lebih baik,” katanya.<\/p>\n
Dijelaskan bahwa pemerintah mengapresiasi dan memberikan penghargaan tinggi atas kerja sama dan dukungan sektor swasta, termasuk pihak bandar udara dan pelabuhan.<\/p>\n
Hal ini terutama atas penyediaan fasilitas bagi para otoritas berwenang untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan atas segala aktivitas mencurigakan yang berasal dari pembawaan uang tunai.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah – Jakarta) Hal pentingnya pencegahan \u00a0tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian pada acara Diseminasi Kebijakan dan Regulasi Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Wilayah Pabean Indonesia di The Sultan Hotel & Residence, Rabu (23\/11\/2022). Kedua hal tersebut\u00a0 merupakan tindak pidana lintas batas negara, \u00a0dimana\u00a0 pencegahan dan penanganannya harus efektif. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana di bidang ekonomi, pencegahan dan penanganan yang tidak efektif […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":337102,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[176],"tags":[1471,1472],"yoast_head":"\n