(Beritadaerah – Jakarta)\u00a0 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki komitment\u00a0 untuk mempermudah pintu \u00a0bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Selain itu, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.<\/p>\n
\u201cKoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif dilakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,\u201d penjelasan \u00a0Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2\/9\/2022).<\/p>\n
Menghadapu adanya kelangkaan BBM di kalangan nelayan, Zaini mengatakan Pertamina akan mengalokasikan \u00a0untuk nelayan kecil sesuai kebutuhan dan akan memberikan harga terbaik untuk nelayan.<\/p>\n
Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden, untuk dicari \u00a0solusi solar harga khusus untuk industri,<\/p>\n
Oleh sebab itu \u00a0untuk memanfaatkan BBM subsidi, nelayan diwajibkan mendapat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang sudah ditentukan.<\/p>\n
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan akan \u00a0memperjuangkan hak nelayan. Termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa, yang semua ini untuk mendukung operasional melaut.<\/p>\n
Sementara Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto berharap agar \u00a0pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri.\u00a0 Menurutnya harga khusus skala industri sekarang \u00a0ini dinilai masih membebani pelaku usaha. Dan harga saat ini tidak sama\u00a0 \u00a0dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan.<\/p>\n
Pada rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI tersebut, \u00a0selain permasalahan BBM, juga dibahas tentang sedimentasi dan penumpukan kapal perikanan di kolam PP Tegalsari, perizinan usaha serta kebijakan penangkapan ikan terukur.<\/p>\n
Pada kunjungan kerja tersebut yang hadir antara lain Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Adin Nur Awaludin, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal Sri Primawati Indraswari, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Fendiawan Tiskiantoro.<\/p>\n
Dalam banyak kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP akan selalu hadir untuk nelayan. Salah satunya akan mendukung dalam \u00a0perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan.<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah – Jakarta)\u00a0 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki komitment\u00a0 untuk mempermudah pintu \u00a0bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan kecil. Selain itu, telah diterapkan harga BBM khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. \u201cKoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif dilakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter,\u201d penjelasan \u00a0Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi pada saat pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan (PP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat (2\/9\/2022). […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":335003,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[3,93],"tags":[966,11,954],"yoast_head":"\n