(Beritadaerah – Klaten) Para pejabat publik perangkat daerah , khususnya seperti Kabupaten Klaten dengan bebas \u00a0memampang anggaran secara terbuka untuk menjadi informasi bagi masyarakat. Melalui website badan publik, anggaran, program, kegiatan, dokumen perencanaan serta \u00a0pelaporan, pengadaan barang jasa, profil badan publik sampai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah bisa\u00a0 diakses dengan mudah.<\/p>\n
Kepala Dinas Komunikasi dan Komunikasi (Diskominfo) Klaten Amin Mustofa menyatakan bahwa \u00a0instansinya mulai 2022 melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi. Hasilnya, perubahan mengarah transparansi anggaran badan publik terlihat nyata, mulai dari badan, dinas, sekretariat sampai kecamatan. Dari 59 perangkat daerah, hanya empat badan publik yang perlu pendampingan intensif. Ini menunjukkan suatu peningkatan keterbukaan di perangkat daerah.<\/p>\n
\u201cUntuk kali pertama sejak berlakunya UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pemkab Klaten melalui Diskominfo melakukan pemeringkatan. Dampak pemeringkatan sangat signifikan atau sangat berdampak.\u00a0\u00a0 Apabila \u00a0dulu anggaran hanya diketahui bendahara dan pimpinan, saat ini\u00a0\u00a0 publik dapat \u00a0melihat informasi tentang\u00a0 anggaran pemerintah termasuk program dan kegiatannya,\u201d jelasnya, Kamis (18\/8\/2022).<\/p>\n
Sehubungan dengan\u00a0 metode penilaian pemeringkatan, pria lulusan Ilmu Statistik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta \u00a0\u00a0ini\u00a0 menjelaskan menggunakan tiga tahapan, dimana\u00a0 tahapan itu \u00a0dengan\u00a0 \u00a0pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), verifikasi dan visitasi faktual.<\/p>\n
\u201cIntinya\u00a0\u00a0 di SAQ. Dimana \u00a0\u00a0Badan publik tidak bisa menjawab pertanyaan jika tidak mengunggah informasi publik di website. Oleh karena itu \u00a0kami memaksa secara tidak langsung bagi semua \u00a0pejabat publik untuk menghidupkan websitenya,\u201d katanya.<\/p>\n
Terkait kekurangan yang masih perlu diperbaiki atau disempurnakan, menurut Amin Mustofa, \u00a0ini adalah sarana untuk mendukung layanan informasi publik. Yang banyak\u00a0 menjadi kendala dalam hal ini adalah\u00a0 ketersediaan anggaran dan sumberdaya manusia.<\/p>\n
Dikatakan bahwa\u00a0\u00a0 \u201cMeja layanan informasi tetap\u00a0 \u00a0masih jadi PR. Karena meja layanan itu bagian dari standar, maka tetaplah\u00a0 \u00a0harus ada. Meskipun sederhana, namun\u00a0 meja layanan informasi dan kelengkapan, wajib dan harus\u00a0 disediakan setiap badan publik,<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah – Klaten) Para pejabat publik perangkat daerah , khususnya seperti Kabupaten Klaten dengan bebas \u00a0memampang anggaran secara terbuka untuk menjadi informasi bagi masyarakat. Melalui website badan publik, anggaran, program, kegiatan, dokumen perencanaan serta \u00a0pelaporan, pengadaan barang jasa, profil badan publik sampai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sudah bisa\u00a0 diakses dengan mudah. Kepala Dinas Komunikasi dan Komunikasi (Diskominfo) Klaten Amin Mustofa menyatakan bahwa \u00a0instansinya mulai 2022 melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi. Hasilnya, perubahan mengarah transparansi anggaran badan publik terlihat nyata, […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":334157,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[41],"tags":[716,718,717],"yoast_head":"\n