(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memegang peranan penting dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional melalui sektor industri. Sektor tersebut merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2022, sektor industri manufaktur tumbuh sebesar 5,47%, melebih pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan nonmigas juga berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 17,34%. Sektor manufaktur juga merupakan kontributor ekspor terbesar, yakni USD50,51 Miliar, atau 72% dari total ekspor nasional.<\/p>\n
Untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, Kemenperin melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan juga tata kelola kepemerintahan yang bersih (clean governance).<\/p>\n
\u201cSalah satu perwujudan good governance dan clean governance adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Untuk mewujudkannya, salah satu langkah Kemenperin adalah dengan menerapkan beberapa kebijakan antikorupsi,\u201d ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Pembekalan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (14\/7).<\/p>\n
\u201cUntuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus sebagai instrumen pengendalian transparansi dan akuntabilitas, Kemenperin melakukan inovasi pelayanan melalui sistem berbasis elektronik yang terus dimutakhirkan, di antaranya Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK), Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS), dan terakhir baru-baru ini kami mengembangkan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH),\u201d jelas Menperin.<\/p>\n
Penerapan kebijakan antikorupsi di lingkungan Kemenperin membuahkan hasil di antaranya indeks integritas Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang mencapai 85,1 atau di atas rata-rata nasional, capaian Reformasi Birokrasi dengan nilai 79,2 dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang mencapai 78,7 pada tahun 2021, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan sebanyak 14 kali berturut-turut sejak tahun 2008, serta memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bagi 28 satuan kerja dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk sembilan satuan kerja dengan terus mendorong implementasi Zona Integritas pada satker-satker lainnya.<\/p>\n
Kemenperin juga sepenuhnya menyadari bahwa birokrasi masih memiliki banyak celah atau titik rawan bagi terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga value dan saran perbaikan yang didapat dari pembekalan antikorupsi tersebut akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik dan bersih.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah – Jakarta) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memegang peranan penting dalam mendukung pemerintah untuk mencapai target pembangunan nasional melalui sektor industri. Sektor tersebut merupakan pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan terbukti memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Pada triwulan I tahun 2022, sektor industri manufaktur tumbuh sebesar 5,47%, melebih pertumbuhan ekonomi nasional. Industri pengolahan nonmigas juga berkontribusi terhadap PDB nasional hingga 17,34%. Sektor manufaktur juga merupakan kontributor ekspor terbesar, yakni USD50,51 Miliar, atau 72% dari total ekspor nasional. Untuk […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":332843,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"Good Governance"},"categories":[93,7],"tags":[377,216],"yoast_head":"\n