(Beritadaerah \u2013 Info Daerah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan mengupayakan hadirnya duta digital dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pelopor desa cerdas dengan sistem administrasi digital.<\/p>\n
Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, di Banjarbaru, mengatakan bahwa jika desa menggunakan digital pelayanan, maka akan lebih cepat prosesnya dan menghindari transaksi yang secara langsung dengan pelayanan. Juga mendukung transparansi yang makin kelihatan.<\/p>\n
Program aplikasi berbasis web dapat membantu desa dalam mengelola data agar lebih transparan dan dapat dilihat oleh masyarakat. Itulah sebabnya dikatakan desa cerdas.<\/p>\n
\u201cDari aplikasi itu dapat menampilkan potensi-potensi yang dimiliki desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata,\u201d ujar Zulkilfi.<\/p>\n
Saat ini memang belum semua desa terjangkau dengan internet. Sementara, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) adalah kewenangan pemerintah pusat, dan tidak dimiliki pemerintah daerah, jadi posisi provinsi Kalimantan Selatan adalah menunggu realisasi dari Pusat.<\/p>\n
\u201cKami sudah mengajukan ke pemerintah pusat untuk usulan BTS, dan sekitar 800 dari 1.864 desa yang tidak terjangkau internet,\u201d tambah Zulkifli.<\/p>\n
Diharapkan, nantinya semua desa di Kalsel dapat melakukan pelayanan secara maksimal dan bisa memanfatkan teknologi informasi untuk kemajuan desa. Sehingga desa itu bisa lebih maju dan berkembang.<\/p>\n
Emy T\/Journalist\/BD
\nEditor: Emy Trimahanani
\nFoto: Kemenkeu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah \u2013 Info Daerah) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan mengupayakan hadirnya duta digital dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pelopor desa cerdas dengan sistem administrasi digital. Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, di Banjarbaru, mengatakan bahwa jika desa menggunakan digital pelayanan, maka akan lebih cepat prosesnya dan menghindari transaksi yang secara langsung dengan pelayanan. Juga mendukung transparansi yang makin kelihatan. Program aplikasi berbasis web dapat membantu desa dalam mengelola data […]<\/p>\n","protected":false},"author":31,"featured_media":293507,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[],"tags":[],"yoast_head":"\n