(Beritadaerah-Nasional) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%. Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024.<\/p>\n
Menteri Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai. Dia sampaikan saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia, PT. Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor di Jakarta, Selasa (26\/10\/2021).<\/p>\n
Dia menjelaskan penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang mengambarkan profile dari warga miskin esktrim. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. \u201cKita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa,\u201d katanya.<\/p>\n
Gus Halim panggilan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah. \u201cMasalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Dia mengungkapkan arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa, salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. \u201cArah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,\u201d katanya.<\/p>\n
Kendati demikian Gus Halim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa. \u201cSaya sepakat betul dengan pak Gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat menjelaskan bahwa desa adalah cerminan Indonesia. Baik buruknya kondisi negara ini dapat dilihat dari begaimana desa tertata dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh. \u201cSaya melihat desa adalah wajah Indonesia. Bila desanya miskin maka Republik Indonesia juga miskin, jika desa di Indonesia sejahtera maka Indonesia juga sejahtera,\u201d katanya.<\/p>\n
Untuk diketahui Nota Kesepahaman bersama dan Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani Gus Menteri dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat berisi beberapa hal. Diantaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Beritadaerah-Nasional) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%. Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024. Menteri Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita optimistis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan esktrim di 2024 akan tercapai. Dia sampaikan saat penandatangan nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, […]<\/p>\n","protected":false},"author":33,"featured_media":319017,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":""},"categories":[],"tags":[],"yoast_head":"\n