(Berita Daerah \u2013 Jakarta) Mengawali kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan penerapan pajak final 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22\/6).<\/p>\n
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini merupakan pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, dan efektif berlaku mulai 1 Juli 2018.<\/p>\n
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pada awalnya pemerintah menerapkan agar pajak untuk UMKM itu satu persen. Namun karena ada keluhan, bahwa pajak satu persen itu berat, maka dirinya turun langsung ke pengusaha. Saat itu, lanjut Presiden, ada keinginan jika pajak UMKM itu sebesar 0,25 persen saja.<\/p>\n
\u201cHanya saja karena harus mempertimbangkan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, dan kementerian terkait, diputuskan bahwa pajak akhirnya final 0,5 persen,\u201d kata Presiden Jokowi.<\/p>\n
Presiden berharap dengan peluncuran pajak final sebesar 0,5 persen, maka UMKM bisa tumbuh dengan lebih baik.<\/p>\n
Ia juga menyarankan para pengusaha UMKM untuk juga menjual produksinya melalui online. \u201cJangan hanya mengandalkan jualan langsung atau toko saja. Online ini sangat produktif dan mudah,\u201d tuturnya.<\/p>\n
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.<\/p>\n
Panda\/Journalist\/BD
\nEditor : Agustinus
\nImage : setkab<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Berita Daerah \u2013 Jakarta) Mengawali kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan penerapan pajak final 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22\/6). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini merupakan pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013, dan efektif berlaku mulai 1 Juli 2018. Dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_typography_data":[],"_editorskit_blocks_typography":"","_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","om_disable_all_campaigns":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"kia_subtitle":""},"categories":[],"tags":[],"yoast_head":"\n