(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran total Rp600 miliar untuk memperkuat produksi jagung pakan dan membangun kemitraan antara petani, koperasi, peternak, serta Perum Bulog. Program ini bertujuan menjamin ketersediaan bahan baku pakan, memperluas penyerapan hasil panen, dan meningkatkan kesejahteraan peternak ayam pedaging maupun petelur.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pembenahan tata kelola peternakan dari hulu hingga hilir tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan mengalokasikan Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan dan merencanakan tambahan anggaran Rp300 miliar pada tahun berikutnya.
Komitmen tersebut disampaikan Amran dalam Rapat Koordinasi Kemitraan Jagung Pakan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan ini melibatkan koperasi, kelompok tani dan gabungan kelompok tani (poktan/gapoktan), Perum Bulog, serta pemangku kepentingan dari sejumlah daerah, antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Amran menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi petani dan peternak. Karena itu, bantuan benih perlu disertai sistem produksi dan pemasaran yang jelas agar petani memiliki kepastian pembeli, sementara peternak mendapatkan pasokan jagung secara berkelanjutan.
Dalam skema kemitraan tersebut, koperasi bertugas mengorganisasi petani dan memperkuat kerja sama dengan kelompok peternak. Hasil panen petani binaan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan jagung pakan mitra peternak. Apabila produksinya melebihi kebutuhan, Perum Bulog akan membantu menyerap kelebihan hasil panen.
Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan jagung bagi peternak mencapai sekitar 1,8 juta ton. Untuk memperkuat pasokan, pemerintah menargetkan pengembangan penanaman jagung hingga 300 ribu hektare.
Amran juga meminta pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan program agar bantuan tepat sasaran. Petani binaan harus memperoleh manfaat dari kemitraan dan tidak dirugikan oleh praktik perantara yang menghambat penyerapan hasil panen.
Selain masalah pasokan, pemerintah menyoroti ketimpangan harga ketika harga di tingkat produsen turun, tetapi harga yang dibayar konsumen masih tinggi. Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan tata niaga serta pengawasan distribusi agar petani, peternak, dan konsumen tidak dirugikan.
Pengawasan akan diperkuat bersama Satgas Pangan dan instansi terkait untuk menindak pelanggaran yang terbukti menghambat program. Amran juga meminta kebijakan pengadaan bahan baku lain, termasuk kedelai untuk kebutuhan peternakan, mempertimbangkan keberlangsungan usaha peternak.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap produksi jagung dalam negeri semakin kuat, rantai pasok pakan lebih terintegrasi, dan usaha peternakan nasional dapat berkembang secara berkelanjutan.


