(Beritadaerah-Jakarta) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkenalkan “Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE)”. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam memetakan potensi dampak bencana terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah.
ARISE diluncurkan dalam kegiatan “Official Launch of ARISE Dashboard and High-Level Policy Dialogue on Building Fiscal Resilience to Disaster Risks in Indonesia” yang berlangsung di Aula Nagara Dana Rakca, DJPK, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa bencana dapat memberikan tekanan terhadap keuangan pemerintah melalui dua jalur. Di satu sisi, aktivitas ekonomi yang terganggu dapat menyebabkan penerimaan daerah menurun. Di sisi lain, pemerintah harus menyediakan anggaran lebih besar untuk penanganan darurat, rehabilitasi, dan pemulihan.
Kondisi tersebut membuat risiko bencana perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan fiskal. Data periode 2000–2016 menunjukkan rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia mencapai sekitar Rp22,85 triliun setiap tahun. Besarnya potensi kerugian tersebut memperlihatkan perlunya strategi yang tidak hanya mengandalkan penanganan setelah bencana terjadi.
Selama ini, pemerintah pusat telah mengembangkan berbagai pendekatan pengelolaan risiko fiskal bencana melalui “Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI)” serta instrumen pengalihan risiko lainnya. Namun, penguatan ketahanan fiskal nasional juga membutuhkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan membiayai risiko bencana.
Dampak bencana di daerah dapat berupa kerusakan infrastruktur dan aset publik, terganggunya kegiatan ekonomi, hingga meningkatnya kebutuhan anggaran untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan mitigasi dan strategi pembiayaan risiko yang disiapkan sebelum bencana terjadi.
Melalui pendekatan tersebut, pola pengelolaan anggaran diharapkan bergeser dari sekadar menyediakan dana setelah bencana menuju perencanaan sebelum bencana. Pemerintah juga mendorong perubahan pendekatan dari sekadar menanggung kerugian menjadi mengelola risiko secara lebih sistematis.
ARISE dikembangkan untuk mendukung perubahan tersebut. Sistem ini berfungsi sebagai *decision-support system* yang menggabungkan pemodelan risiko bencana dengan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian dan fiskal daerah.
Platform tersebut mengolah berbagai informasi mengenai potensi bahaya atau “hazard”, tingkat keterpaparan atau “exposure”, serta kerentanan atau “vulnerability”. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian ekonomi dan konsekuensi fiskal yang mungkin muncul ketika bencana terjadi.
Dengan informasi yang lebih terukur, pemerintah daerah dapat menyusun langkah mitigasi, mempersiapkan kebutuhan pembiayaan, serta menentukan strategi pengalihan risiko secara lebih tepat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah melakukan persiapan lebih awal sehingga dampak fiskal ketika bencana terjadi dapat ditekan.
Bagi pemerintah pusat, ARISE juga dapat menjadi sumber informasi berbasis bukti dalam merancang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Data dan analisis dari sistem tersebut dapat membantu pemerintah melihat kebutuhan dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.
Penggunaan ARISE saat ini telah dimulai melalui proyek percontohan di Provinsi Bali. Setelah tahap tersebut, sistem direncanakan diperluas ke Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Dalam jangka panjang, pengembangannya ditargetkan mencakup seluruh provinsi di Indonesia.
Perluasan ARISE akan disertai dengan penguatan kualitas data, metodologi analisis, serta kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan informasi risiko untuk pengambilan keputusan.
Pengembangan sistem ini juga menjadi hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan. Sejumlah pihak yang turut mendukung antara lain Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, World Bank, serta United Nations Resident Coordinator Office.
Melalui ARISE, pemerintah berharap pengelolaan risiko fiskal akibat bencana dapat dilakukan secara lebih dini, berbasis data, dan terintegrasi. Dengan kesiapan yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun menghadapi ancaman bencana.