(Beritadaerah – Nasional)Â Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menilai kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global dalam menarik wisatawan mancanegara.
BVK tidak hanya dipandang sebagai kebijakan kemudahan visa, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat aksesibilitas perjalanan, meningkatkan daya tarik destinasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Kemudahan masuk suatu negara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan perjalanan.
Kemenpar menyebut, kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki dampak luas terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, belanja wisatawan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi masyarakat di daerah wisata.
Indonesia sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam menerapkan BVK secara luas. Pada 2016, pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara. Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Dengan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak kebijakan tersebut diperkirakan lebih besar, yakni mampu meningkatkan permintaan wisatawan hingga 32,4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan akses perjalanan memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan sektor pariwisata.
Kajian WTTC juga menunjukkan kebijakan bebas visa memberikan dampak lebih besar dibandingkan beberapa bentuk fasilitasi visa lainnya. Kebijakan visa-free mencatat peningkatan kedatangan wisatawan sebesar 16,6 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan kebijakan jenis visa baru yang mencapai 8,1 persen.
Namun, Kemenpar melihat kebijakan visa Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam memiliki cakupan fasilitas bebas visa yang lebih luas.
Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan aspek keamanan, kepentingan nasional, resiprositas, serta prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan BVK. Keseimbangan antara kemudahan akses dan pengawasan menjadi hal penting dalam pengembangannya.
Temuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) juga menunjukkan bahwa penyederhanaan persyaratan masuk dapat meningkatkan arus wisatawan mancanegara. Sebaliknya, tambahan hambatan perjalanan berpotensi menurunkan minat wisatawan berkunjung.
Kemenpar berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk menghasilkan formulasi kebijakan BVK yang tepat. Dengan akses perjalanan yang semakin mudah, Indonesia berpeluang menarik lebih banyak wisatawan, meningkatkan lama tinggal, memperbesar belanja wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat di destinasi wisata.
Pariwisata merupakan sektor yang sangat bergantung pada aksesibilitas. Karena itu, BVK perlu dipandang sebagai bagian dari strategi besar memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia.