(Beritadaerah – Bandung) Saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju membahas integrasi transportasi publik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/9), Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mencatat beberapa instruksi Presiden Joko Widodo untuk integrasi transportasi publik.
Menurut Bey, Presiden ingin Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
Ratas yang berlangsung satu jam lebih tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dihadiri pula oleh Wapres Kyai Maruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, juga Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta Penjabat Gubernur Provinsi Banten.
“Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang menuju Stasiun Kota Bandung menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung atau tujuan sekitarnya,” ujar Bey yang dikutip laman Jabarprov, Jumat (29/9).
Presiden, kata Bey, juga meminta Jabar segera mengkaji rencana LRT yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung selatan dengan utara sekaligus mengurai kemacetan. Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada.
Untuk itu, Bey segera bertemu dengan Kementerian Perhubungan untuk menggali lebih detail LRT agar kajiannya tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Presiden juga meminta agar transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik terus disosialisasikan kepada masyarakat.
Jika transportasi sudah terintegrasi, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, Bandung Raya bisa dikurangi.
Bey juga sampaikan kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp100 triliun. Sedangkan di daerah-daerah lain sekitar Rp12 triliun, jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik.