(Beritadaerah-Kolom) PLN, perusahaan listrik milik negara, yang memonopoli jaringan nasional, mengumumkan akhir Mei bahwa mereka berencana untuk sepenuhnya meninggalkan batu bara pada tahun 2055. “Kami menjadwalkan penghentian PLTU batubara kami untuk mencapai netralitas karbon pada 2060,” kata Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam acara online 28 Mei.

Ia mengatakan, rencana penghentian pembangkit listrik tenaga fosil tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo dan telah disepakati oleh Kementerian ESDM serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. “Ini adalah pertempuran yang tidak bisa kita hindarkan,” kata Darmawan. “Kelangsungan hidup umat manusia tergantung pada tindakan yang kita ambil hari ini.” Luhut Pandjaitan, menteri koordinator investasi, telah menyatakan bahan bakar fosil sebagai “musuh bersama” global dalam forum investasi online .

Pada tahap pertama rencananya, PLN mengatakan akan menghentikan tiga pembangkit listrik tenaga batu bara dan gasifikasi, dengan kapasitas gabungan 1,1 gigawatt, pada tahun 2030. Pada tahap berikutnya, dari tahun 2030 hingga 2055, akan menghentikan 49 GW batu bara. pembangkit listrik.

Pada saat yang sama, utilitas dan berbagai produsen listrik independen yang bekerja sama dengannya masih berada di jalur yang tepat untuk membangun 117 pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Pada tahun 2020, ada 11,8 GW pembangkit listrik tenaga batu bara yang sedang dibangun di negara ini, menurut laporan tahun 2020 oleh EndCoal. Itu bagian dari total 21 GW kapasitas batu bara yang masih beroperasi, termasuk pembangkit yang direncanakan yang pembiayaannya telah dijamin, menurut Darmawan dari PLN.

Pembangkit baru ini akan menghasilkan 107 juta ton emisi karbon dioksida per tahun, menurut Andri Prasetiyo, peneliti di Trend Asia, sebuah LSM yang berfokus pada transisi energi bersih. Dan dengan pembangkit yang biasanya beroperasi selama 35 hingga 40 tahun, kemungkinan besar Indonesia masih akan memiliki armada besar pembangkit batubara yang beroperasi pada tahun 2060 atau bahkan 2065, terlepas dari apa yang dikatakan PLN.“Sementara itu, pembangkit listrik tenaga batu bara harus benar-benar berhenti beroperasi pada tahun 2050 untuk mencapai target global net-zero emission untuk mengatasi krisis iklim,” kata Andri.

Pembangkit batubara baru ini juga akan mempersulit energi terbarukan untuk bersaing dengan batubara, menurut Tata Mustasya, koordinator kampanye iklim dan energi di Greenpeace Indonesia. Batubara menyumbang 60% dari bauran energi Indonesia, dibandingkan dengan kurang dari 1% untuk gabungan tenaga surya dan angin. Tata menyebut rencana untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara sambil tetap membangun yang baru sebagai “kontradiksi”, karena secara efektif akan menghilangkan ruang untuk energi terbarukan dalam tiga hingga empat dekade mendatang.

Namun, dengan sendirinya, pengumuman PLN telah membuat para ahli dan aktivis, yang telah mengkampanyekan Indonesia untuk beralih ke energi bersih dan terbarukan selama bertahun-tahun. IESR menyebut langkah itu sebagai perubahan dramatis dalam kebijakan energi pemerintah, yang telah lama ditandai dengan ketergantungan yang berlebihan pada batu bara dan subsidi yang murah hati bagi para penambang dan operator pembangkit listrik. Ini berkat dunia internasional yang juga mendorong pemerintah menghapus batu bara. Indonesia memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim.

Adhityani Putri, direktur eksekutif Cerah, sebuah kelompok advokasi lokal yang mendorong transisi energi bersih, mengatakan perubahan mendadak mungkin datang dari kesadaran yang tumbuh bahwa tidak masuk akal secara ekonomi untuk terus mendukung industri yang sekarat seperti batu bara. Semua tekanan yang ditujukan terhadap batu bara ini mulai dirasakan di kalangan elit.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat penurunan industri batu bara, dengan krisis yang menunjukkan bahwa energi terbarukan lebih murah bagi konsumen dan taruhan yang lebih aman bagi investor. Baru-baru ini, kelompok negara terkaya G7, termasuk AS dan Jepang, sepakat untuk menghentikan pembiayaan internasional untuk proyek batubara pada akhir tahun 2021. Dan Korea Selatan, salah satu penyandang dana terbesar pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia, menarik diri dari bisnis juga. Itu berarti perlu segera membuat kebijakan baru transisi energi bersih menjadi undang-undang.

Dunia telah menuju kepada energi bersih, maka tuntutan dunia kepada Indonesia juga sama. Bagaimana Indonesia mampu menjawab tantangan ini? Bukan kepada kesiapan dana yang mendukung pembangunannya namun bagaimana Indonesia dengan cepat dapat menyederhanakan proses investasi adalah hal yang utama harus dilakukan. Selanjutnya proses yang harus dilakukan kemudian kesiapan para pengusaha dalam negeri untuk dapat bergerak mengatasi akan hal ini dengan kemampuan teknologi dan juga sumberdaya manusia yang mumpuni.

Persoalan transisi energi bersih tentu tidak serta merta dapat menghapuskan komitment negara terhadap kontrak yang sudah disepakati. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit bila dilakukan pemutusan kontrak di tengah-tengah, oleh sebab itulah maka transisinya dilakukan perlahan. Kenyataannya pemerintah sendiri sudah mengeluarkan RUPTL yang menaruh porsih lebih besar terhadap energi terbarukan hingga 50 persen. Perubahan ini adalah untuk pertama kalinya dan akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.