(Beritadaerah – Rembang) Angka rata-rata kasus stunting di Kabupaten Rembang terbilang rendah, yakni sekitar 18 persen.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo saat melakukan kunjungan kerja di Pendapa Museum RA Kartini, Minggu (15/5). Menurutnya, angka tersebut terbilang bagus jika dibandingkan dengan angka rata- rata kasus stunting nasional masih yang di angka 24,4 persen.

“Rembang ini angka stuntingnya bagus. Cita-cita Pak Presiden kan nanti 2024, 14 persen paling tinggi. Kami optimis, rembang bisa mencapai 14 persen dan bisa untuk contoh kabupaten-kabupaten lain,” ungkapnya.

Menurut Hasto, petugas medis yang terlibat dalam penanganan stunting seperti bidan, kemudian rumah sakit dan kader keluarga bergerak di Kabupaten Rembang luar biasa. Mereka mau bahu membahu untuk menuntaskan stunting.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menambahkan, Kabupaten Rembang harus bekerja keras untuk mencapai angka stunting 14 persen. Kolaborasi BKKBN dan Pemkab dengan kader keluarga bergerak di tingkat desa, harus fokus dengan peta keluarga dan mengintervensi mereka yang stunting.

Edy yakin, dengan segala potensi yang dimiliki kota garam, stunting dapat ditekan hingga 14 persen pada 2024 mendatang.

“Rembang apa aja ada, ikan, kelor ya ada. Itu semua persoalan yang bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Disampaikan, pihaknya juga mendukung keinginan Bupati Rembang, tentang adanya rumah sakit di wilayah Rembang bagian timur untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu penting, karena untuk mengantisipasi adanya ibu hamil yang mau melahirkan di wilayah timur, agar tidak terlalu jauh ke rumah sakit. Sehingga, dapat meminimalisasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti keguguran yang disebabkan keterlambatan penanganan medis.

Bupati Rembang Abdul Hafidz menegaskan, penanganan stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga saja. Perlu adanya upaya masif dari banyak pihak termasuk kader-kader keluarga bergerak yang ada di desa.

“Bahkan semua ini harus kita payungi dengan peraturan-peraturan yang mendasari bahkan sampai ke Perbup,” terang bupati.

Agustinus Purba/Journalist/BD
Editor : Agustinus

About The Author

Related Posts