(Beritadaerah – Semarang) Program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah pada era pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah dilakukan dengan baik, hal ini disampaikan oleh Pakar Demografi Universitas Negeri Semarang (Unnes) Profesor Saratri Wilonoyudho.

Profesor Saratri juga mengatakan Jawa Tengah bukanlah provinsi termiskin di Pulau Jawa, seperti yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS). Memang berdasarkan data BPS, sebetulnya Jawa Tengah bukan provinsi termiskin di Jawa, karena angka kemiskinan di Jawa Tengah memang 11,25 persen. Yang lebih tinggi dari angka nasional (9,71 persen). Ternyata ada provinsi yang lebih tinggi lagi persentasenya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta 11,9 persen.

Menurutnya, jika dihitung secara agregat orang miskin, justru jumlah penduduk miskin di Jawa Timurlah yang paling banyak, yaitu sekitar 4,2 juta jiwa. Sedangkan di Jawa Tengah 3,9 juta jiwa penduduk miskin. Namun yang harus diperhatikan, menurut Saratri, bukan sekadar angka-angka persentase ataupun agregat jumlah penduduk yang miskin, melainkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ditambahkan, menurut data BPS, sejak Maret 2021 itu angka kemiskinan di Jawa Tengah itu turun 4,4 persen atau sekitar 175 ribu orang. Kalau dihitung September 2020 angka kemiskinan di Jawa Tengah itu turun 4,6 persen atau 185 ribu orang.

“Nah inilah yang menurut saya pantas dijadikan contoh, bahwa penurunan penduduk miskin adalah suatu upaya pembangunan yang sangat luar biasa. Karena angka ini cukup signifikan turunnya sampai hampir 200 ribu (orang) sejak 2021. Padahal ada pandemi COVID-19. Itu yang harus diperhatikan,” kata Profesor Saratri yang dikutip laman Jatengprov, Selasa (10/5).

Profesor Saratri juga mejelaskan dari indikasi turunnya angka kemiskinan itu, berarti ada upaya pembangunan di Jawa Tengah. Seperti di sektor UMKM dan pembangunan ekonomi kerakyatan, dia melihat Jawa Tengah gencar mengembangkan desa-desa inovatif. Di mana di banyak desa muncul jenis-jenis wisata baru yang menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung. Sehingga hal itu dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi kreatif desa. Yang penting diperhatikan, kemiskinan itu bukan karena buruknya kinerja birokrasi pembangunan di tingkat daerah kabupaten atau provinsi, tapi juga ditentukan oleh skala nasional dan global.

Menurut Saratri, pengaruh-pengaruh ekonomi nasional dan global itu akan sangat memengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para penduduk sampai ke desa-desa. Jadi kalau di satu sisi angka kemiskinan tidak disebabkan semata-semata oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, namun juga ada pengaruh dari sisi tingkat nasional dan global. Itu adalah satu fakta. Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama dipimpin Ganjar Pranowo berada dalam rel yang benar. Terbukti, sejak menjabat selalu mengalami penurunan jumlah. Puncaknya, pada 2019 yang penurunannya mencapai 10,5 persen.

Namun, begitu pandemi tiba pada awal 2020, terjadi hantaman luar biasa dan menyebabkan angka kemiskinan di Jateng naik dari 10,5 persen jadi 11,4 persen pada Maret, dan 11,8 persen pada September. Tapi berbagai upaya langsung dilakukan Ganjar. Hasilnya, Maret 2021 langsung ada penurunan jadi 11,7 persen, dan September 11,2 persen.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Profesor Saratri membeberkan, di Jateng itu 0,3 persen di atas Jabar, Jatim, Banten. Saratri menilai, angka kemiskinan di Jateng tidak berpengaruh signifikan dengan IPM. Bahkan dia melihat dari 2019 sampai 2021 IPM Jateng naik. Pada 2019, IPM tercatat 71,73, pada 2020 itu 71,87, dan 2021 mencapai 72,16.

Dari catatannya, harapan lama hidup di Jateng juga meningkat yaitu 74 tahun pada 2019, menjadi 74,47 tahun pada 2021. Artinya derajat kesehatan makin baik. Tidak hanya itu, harapan lama sekolah atau rata-rata lama sekolah dari 12,68 tahun pada 2019 menjadi 12,72 tahun pada 2021.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu