(Beritadaerah-Nasional) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas secara daring dan luring pada hari Kamis (28/4/2022). Presiden RI Joko Widodo membuka Musrenbangnas 2022 yang digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Presiden sampaikan untuk tetap menjaga momentum tren positif, maka pertumbuhan ekonomi positif juga harus dijaga dan sebagaimana tema RKP 2023, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga sampaikan pentingnya Transformasi Digital untuk mencapai Transformasi Ekonomi. Transformasi Digital ini perlu diimbangi oleh Industrialisasi Digital sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Itu sebabnya telah disusun Peta Jalan Industri Digital Indonesia oleh Bappenas sebagai bagian dari Transformasi Ekonomi Indonesia, dia tambahkan juga.
RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.
Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Sejumlah sasaran pembangunan ditetapkan RKP 2023, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.