(Beritadaerah-Nasional) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dimana isu produktivitas masih merupakan tantangan untuk pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi. “Dengan peningkatan produktivitas, mudah-mudahan kita mampu menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi kita mampu kembali secara berkelanjutan,” demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 dalam rangka penyusunan RKP 2023, Kamis (21/4).
RKP 2023 ini disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari Middle Income Trap, sesuai Visi Indonesia 2045. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada 2023 mencakup percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan sumber daya manusia, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Target dan sasaran indikator pembangunan ditetapkan juga dalam RKP 2023, yakni pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen, tingkat kemiskinan 7,5-8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 persen, rasio gini 0,375-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, serta nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 2023, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,2-5,4 persen, seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan sejalan dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.
Menteri Suharso sampaikan bahwa investasi juga didorong untuk tumbuh tinggi pada 2023, seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. Ekspor didorong tumbuh 6,0-7,3 persen. Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.
Ada 14 Major Project yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.
Menteri Suharso sampaikan bahwa penyusunan belanja kementerian/Lembaga di 2023 diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas, mendukung tahapan Pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan mendukung pelaksanaan Major Project utama. Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan.