Pemerintah Rencanakan Pembangunan Zona Hunian Tahap I di Kawasan IKN, Kaltim

(Beritadaerah – Nasional) Terkait dengan pembangunan sejumlah infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), Pemerintah Pusat merencanakan pembangunan zona hunian tahap pertama dengan seluas 856 hektare. Rinciannya adalah seluas 664 hektare hunian yang diperuntukkan pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Kemudian, seluas 192 hektare diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Perencanaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dedy Permadi, dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 pada Kamis (14/4).

Dedy juga menambahkan secara khusus, jenis hunian yang akan dibangun oleh pemerintah dalam beberapa waktu ke depan diantaranya adalah rumah tapak yang akan diperuntukkan bagi pejabat negara. Sedangkan, bagi pimpinan instansi pemerintah dari mulai eselon dua kebawah akan disediakan tipe hunian rumah susun (rusun).

“Eselon dua sampai ke fungsional akan disediakan hunian dengan jenis rusun,” kata Dedy dalam siaran webinar di channel Youtube, Kamis (14/4).

Dijelaskan oleh Dedy, luas perumahan tapak bagi pejabat tinggi negara, pejabat negara, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau eselon 1 akan menempati dengan luas unit berkisar antara 390 – 580 meter. Sedangkan, luas rusun yang diperuntukkan bagi JPT Pratama atau eselon 2, Administrator atau eselon 3, dan jabatan fungsional akan menempati hunian rusun dengan luas mencapai 98-290 meter. Dalam fasilitas tersebut juga disediakan fasilitas umum untuk interaksi antar masyarakat.

Berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan hunian sudah dilakukan persiapan secara matang. Sehingga, ketika perpindahan PNS yang pada awal 2024 yang mencapai 60.000  orang tersebut dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan waktu kedatangannya. Perpindahan PNS ini merupakan bagian awal dari gelombang pertama atau semester 1 yang akan pindah ke sana. Sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh instansi pemerintah terkait dalam waktu dekat.

Dilanjutkan lagi secara bertahap dalam kurun waktu 2024 hingga 2045 terkait perpindahan PNS ke ibu kota baru tersebut. Targetnya, dalam kurun waktu itu, dapat memboyong sebanyak 100.023 PNS untuk menempati kantor barunya yang berada di IKN. Secara rinci, rencana pemindahan dua dekade itu akan meliputi sebanyak 956 pejabat negara, 3.264 pejabat pimpinan tinggi (JPT), dan 95.803 jabatan fungsional (JF). Yang berasal dari sekitar 70 instansi pemerintah.

Handi Fu/Journalist/BD
Editor: Handi Fu