(Beritadaerah-Nasional) Intermediasi perbankan per Februari 2022 melanjutkan tren peningkatan dengan pertumbuhan kredit 6,33% (yoy), terutama ditopang kredit UMKM-retail dan korporasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 8,75% dan 5,83%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) meneruskan pertumbuhan double digit sebesar 11,11% yang utamanya didukung kenaikan giro sebesar Rp30,1 triliun. Dari industri keuangan nonbank (IKNB), penyaluran pembiayaan meningkat ke level Rp372 triliun dan tumbuh positif sebesar 2,43% (yoy) didorong oleh jenis pembiayaan modal kerja dan investasi dengan mayoritas sektoral mengalami pertumbuhan positif. Industri perasuransian berhasil menghimpun premi pada Februari 2022 sebesar Rp18,0 triliun dengan premi Asuransi Jiwa sebesar Rp11,9 triliun. dan Asuransi Umum Rp6,1 triliun. Penghimpunan dana di pasar modal hingga akhir 5 April 2022 telah mencapai Rp63,93 triliun dengan penambahan emiten baru sebanyak 17 emiten. Perkembangan pasar modal cukup positif di tengah downside risk sentimen global, ditunjukkan dengan IHSG yang mencatatkan rekor all time high di level 7.210,84 pada 8 April 2022 dan menguat sebesar 9,56% (ytd). Perkembangan tersebut merefleksikan keyakinan investor dan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia masih baik. Hal ini juga ditandai dengan aliran dana masuk investor nonresiden di pasar saham dalam tren positif yang hingga 8 April 2022 tercatat menjadi Rp37,52 triliun.

Risiko kredit per Februari 2022 terjaga dengan NPL gross terpantau sebesar 3,08%, sementara rasio NPF Perusahaan Pembiayaan stabil pada level 3,25%. Likuiditas perbankan berada pada level yang memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) di level 153,13% dan Alat Likuid/DPK di level 34,26% pada 30 Maret 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan di mana CAR perbankan jauh di atas threshold yaitu mencapai 25,82%, searah dengan kuatnya permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum dengan Risk-Based Capital (RBC) masing-masing di level 535,72% dan 323,11%. Demikian halnya dengan gearing ratio perusahaan pembiayaan yang sebesar 1,94 kali.

OJK terus mengamati perkembangan kondisi perekonomian terhadap stabilitas sektor jasa keuangan terutama akibat perang Rusia-Ukraina, percepatan normalisasi kebijakan moneter negara maju, dan dampak dari kenaikan inflasi global. OJK terus bersinergi bersama KSSK dalam memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan menjaga SSK serta meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional termasuk ekonomi hijau. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK memperpanjang kebijakan stimulus perekonomian berupa relaksasi penurunan bobot risiko (ATMR) kredit bagi kredit kendaraan bermotor yang mendapatkan relaksasi PPnBM dan kredit dalam rangka produksi dan konsumsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi 50% hingga Desember 2022.

Lebih lanjut, OJK akan memperluas scope pembiayaan ekosistem sektor KBLBB dari hulu ke hilir, mulai dari industri baterai sebagai komponen penting industri KBLBB, perusahaan penyedia charging station, dan perusahaan manufaktur kendaraan bermotor listrik. Selain itu, OJK juga akan memperluas insentif dalam mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas Pemerintah, di antaranya mendukung pengembangan hilirisasi industri khususnya yang menerapkan prinsip ekonomi hijau antara lain industri pengolahan yang mengembangkan energi terbarukan, mendukung pembiayaan kepada pelaku UMKM yang berwawasan lingkungan dan mengimplementasikan ekonomi hijau, memperluas pembiayaan kepada sektor manufaktur yang menerapkan prinsip ekonomi hijau dalam operasional bisnisnya, serta memperluas cakupan ekspor hasil pengolahan industri berbasis hijau. OJK juga terus memberikan dukungan untuk mengembangkan UMKM. Kebijakan mendukung UMKM melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan dengan mendorong pembiayaan alternatif berbasis digital kepada pelaku UMKM di antaranya melalui BWM Digital, P2P Lending dan Securities Crowdfunding. OJK juga membuka peluang bagi UMKM untuk melakukan penghimpunan dana di pasar modal, salah satunya melalui Papan Akselerasi UMKM termasuk memberikan kesempatan kepada BPR untuk melakukan IPO di pasar modal.

Dari sisi transformasi digital, OJK telah mengeluarkan POJK 25 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meningkatkan kesempatan bagi BPR/BPRS untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan produk yang berbasis IT. Kedepannya, OJK akan mempercepat implementasi POJK tersebut dengan memasukkan BPR/BPRS ke dalam ekosistem sistem pembayaran berbasis digital. Selain itu, OJK akan memberikan kemudahan persetujuan produk baru berbasis teknologi informasi (instant approval) dan mendorong BPR/BPRS untuk berkolaborasi dengan Bank Umum dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

About The Author

Related Posts