(Beritadaerah-Kolom)Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota dengan sistem tenaga listrik masih isolated, terdiri dari 7 sistem 20 kV yang berbeban diatas 2 MW yaitu Sistem Sorong, Fakfak, Manokwari, Kaimana, Teminabuan, Bintuni dan Raja Ampat. Selain itu, terdapat sistem tenaga listrik isolated dengan beban puncak kurang dari 2 MW yaitu listrik perdesaan tersebar di 56 lokasi.
Penjualan sejak tahun 2011-2020 tumbuh rata-rata sebesar 9,6%. Sistem tenaga listrik Sorong merupakan sistem terbesar di antara keenam sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Barat, dimana sistem ini memiliki jumlah pasokan pembangkit sekitar 92,0 MW dengan daya mampu sekitar 90,8 MW dan beban puncak 54,8 MW. Sistem transmisi 150 kV di Provinsi Papua Barat baru beroperasi dari PLTMG Sorong ke GI Aimas dan saat ini sistem 20 kV masih digunakan untuk mengevakuasi daya dari pembangkit ke pelanggan.
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik
Kondisi ekonomi Provinsi Papua Barat dalam lima tahun terakhir dari tahun 2015 hingga tahun 2019 tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,1% per tahun. Kondisi ekonomi yang membaik ini akan berdampak pada tingginya konsumsi listrik di Provinsi Papua Barat. Sebagai komitmen PLN untuk melayani masyarakat, maka PLN akan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi 109 puskesmas di 222 distrik yang tersebar di 12 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Selain itu, PLN juga telah mempertimbangkan rencana Lumbung Ikan Nasional di Provinsi Papua Barat dalam proyeksi pertumbuhan listrik.
Penjualan energi listrik PLN pada lima tahun terakhir adalah sebesar rata-rata 405 GWh pertahun.
Proyeksi kebutuhan listrik di atas sudah termasuk kebutuhan KEK Sorong, Kawasan Industri Teluk Bintuni dan potensi pelanggan besar lainnya di Provinsi Papua Barat. Untuk melayani kebutuhan KEK, KI dan potensi pelanggan besar lainnya tersebut, PLN menyiapkan infrastruktur sistem tenaga listrik (pembangkit, transmisi dan gardu induk).
Rencana pembangunan sarana tenaga listrik yaitu pembangkit, transmisi dan distribusi di Provinsi Papua Barat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi energi primer serta sebaran penduduk setempat, sebagai berikut.
Potensi Sumber Energi
Provinsi Papua Barat memiliki potensi energi primer yang cukup besar. Berdasarkan informasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat, di provinsi ini terdapat potensi batubara sebesar 151 juta ton, gas alam 24 TSCF, potensi minyak bumi 121 MMSTB dan potensi tenaga air yang tersebar dibeberapa lokasi. Sumber energi primer yang sudah dikembangkan untuk dimanfaatkan menjadi energi listrik adalah energi air sebesar 2 MW di Sistem Fakfak dan gas alam melalui pembelian excess power sebesar 15 MW di Sorong. Selain itu, potensi gas juga terdapat di Pulau Salawati yang tidak jauh dari Sorong.
Di Kabupaten Teluk Bintuni juga terdapat potensi gas alam yang sangat besar dan baru 5 MW yang dimanfaatkan untuk tenaga listrik melalui excess power dari LNG Tangguh ke beban di Kabupaten Teluk Bintuni. Listrik dari LNG Tangguh melalui skema excess power tersebut bisa ditingkatkan sampai 8 MW. Untuk pemanfaatan tenaga listrik dengan kapasitas yang lebih besar, diperkirakan baru bisa terlaksana mulai tahun 2023 setelah proyek baru Train 3 dan 4 LNG Tangguh siap beroperasi.
Sedangkan potensi tenaga air yang dapat dikembangkan menjadi PLTA terdapat di Kabupaten Sorong yaitu untuk PLTA Warsamson sebesar 20 MW. Saat ini sedang dilakukan studi kelayakan ulang untuk mendapatkan kapasitas PLTA yang sesuai, tanpa mengorbankan masalah sosial.
Selain potensi energi air, terdapat potensi pengembangan energi surya baik secara terpusat (komunal) maupun hybrid PLTS PV dengan battery energy storage system (BESS). Hybrid PLTS PV dengan BESS adalah salah satu program PLN dalam melistriki tanpa menggunakan jaringan distribusi, tetapi dengan menggunakan Tabung Listrik (TaLis).
Pengembangan Pembangkit
Kondisi sistem tenaga listrik di Papua Barat secara umum masih belum tercukupi dengan baik dan sebagian besar masih mengandalkan pembangkit berbahan bakar minyak. Dengan mempertimbangkan sumber energi lokal
dimana terdapat beberapa sumber gas seperti di Bintuni dan Salawati maka pengembangan energi berbahan bakar gas untuk memenuhi kebutuhan listrik menjadi prioritas. Sampai dengan tahun 2030 direncanakan akan dibangun pembangkit berbahan bakar dual fuel atau gas sebesar 160 MW.
Untuk kondisi sistem tenaga listrik di ibukota provinsi yaitu Manokwari yang masih belum memiliki cadangan yang cukup, mitigasi jangka pendek adalah dengan memperpanjang pembelian excess power. Sedangkan untuk sistem tenaga listrik di Sorong, yang hingga saat ini masih mengandalkan pasokan daya dari excess power beberapa perusahaan dan sebagian kecil dari PLTD BBM, akan dibangun PLTMG dual fuel (gas dan HSD) di beberapa ibukota Kabupaten yaitu Sorong, Fak-Fak dan Teluk Bintuni.
Dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian pengembangan PLTMG, maka beberapa rencana pengembangan pembangkit PLTG/MG/GU akan digantikan dengan pembangkit PLT EBT Base. Selain itu, PLTU Eks Timika dipindahkan ke lokasi Sorong yang kebutuhan batubaranya akan dipenuhi oleh sumber batubara lokal di Provinsi Papua Barat. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2030, direncanakan akan dibangun PLTU, PLTG/MG/GU, PLTA dan PLTM
Bahan bakar gas untuk PLTG/MG tersebut dalam jangka panjang, diharapkan dapat diperoleh dari alokasi gas/LNG Tangguh di Teluk Bintuni. Sambil menunggu pembangkit yang direncanakan beroperasi, sistem tenaga listrik kota Sorong dan sekitarnya, untuk sementara akan dipasok dari excess power dan PLTD setempat.
Dalam pengembangan EBT, direncanakan kuota kapasitas pembangkit yang dapat masuk ke sistem. Kuota ini nantinya dapat dipenuhi dengan pengembangan pembangkit PLN maupun rencana pembangkit IPP yang belum memasuki tahap PPA. Rencana pembangkit ini dinyatakan sebagai kuota kapasitas yang tersebar dalam suatu sistem. Kuota kapasitas tersebar tersebut dapat diisi oleh potensi baik yang sudah tercantum dalam daftar potensi maupun yang belum apabila telah menyelesaikan studi kelayakan dan studi penyambungan yang diverifikasi PLN serta mempunyai kemampuan pendanaan untuk pembangunan, dan harga listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Khusus untuk sistem tenaga listrik di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), daerah-daerah isolated yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, daerah-daerah dengan beban kecil yang memiliki jalur transportasi BBM, yang tidak memungkinkan untuk disambungkan ke grid dan pengembangan pembangkit gas tidak ekonomis serta pengembangan EBT belum akan dibangun dalam waktu dekat, maka akan dibangun PLTD sesuai kebutuhan pengembangan sistem tenaga listrik di daerah-daerah tersebut.
Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, kehandalan pelayanan dan jam pelayanan, PLN merencanakan agar seluruh sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Barat dapat beroperasi 24 jam mulai tahun 2021. Selain itu, untuk menjamin kehandalan daya pasok pembangkit, PLN merencanakan pemeliharaan yang baik dan terjadwal untuk seluruh pembangkit eksisting, dalam tahap konstruksi serta yang masih dalam tahap rencana.
Rencana pembangunan gardu induk dilakukan seiring dengan rencana pembangunan transmisi 150 kV di Sorong dan Manokwari untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke pusat beban.
Pengembangan Distribusi
Pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Papua Barat dimaksudkan untuk mendukung program penyambungan pelanggan baru sekitar 86 ribu sambungan, termasuk untuk melayani listrik perdesaan. Selain itu direncanakan pula jaringan 20 kV untuk menghubungkan pulau-pulau yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dan murah dengan pulau didekatnya yang tidak tersedia energi murah. Namun demikian, interkoneksi ini tetap mempertimbangkan kelayakan teknis dan keekonomian.